Pemerintah Dorong Redistribusi Aset, Reforma Agraria dan Kemitraan Menguntungkan Masyarakat

0
856
Presiden Joko Widodo meresmikan Kongres Ekonomi Umat 2017 di Hotel Sahid Jaya, Sabtu 22 April 2017. FOTO : BIRO PERS SETPRES

(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah saat ini sedang mengencarkan kebijakan pemerataan ekonomi melalui redistribusi aset dan reforma agraria, dan kemitraan untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat kecil agar dapat mendorong ekonomi nasional dengan baik.

Presiden Joko Widodo mengaku dirinya tahu betul yang diinginkan oleh masyarakat kecil seperti apa, baik oleh buruh tani, petambak kecil, nelayan-nelayan kecil, yaitu agar mereka bisa mendapatkan ekonomi nasional dengan baik.

Presiden sampaikan mengenai distribusi aset dan reforma agraria. Saat ini, ada 126 juta hektar bidang tanah, tapi yang sudah disertifikatkan baru 46 juta hektar.

Masih terdapat 60% lebih bidang-bidang tanah yang ada  belum disertifikatkan. Untuk itulah, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi yang isinya mengenai redistribusi aset dan reforma agraria, kemudian yang kedua mengenai kemitraan, terang Presiden Jokowi, Sabtu lalu (22/4).

Penyebab tidak tersertifikatnya tanah di desa dan daerah adalah karena memang rakyat tidak memiliki biaya untuk menyertifikatkan dan karena memang tanah-tanah itu berada pada posisi-posisi yang tidak seharusnya untuk pemukiman maupun untuk lahan-lahan garapan, terang Presiden.

Saat ini, pemerintah telah mengumpulkan 21,7 hektar lahan, terdiri atas 12,7 juta hektar lahan hutan dan tahun ini akan dibagikan sertifikat sebanyak 5 juta sertifikat, tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat dan tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.

Program redistribusi aset reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan. Sehingga pemerintah tidak ingin hanya membagi-bagi, kemudian tanah itu dijual lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede yang tidak ada artinya, jelasnya Presiden.

Mengenai skema pembagian,  dirinya menekankan, agar produktif atau tidak produktif nantinya tanah itu, tidak bisa dibiarkan terlantar menjadi tidak produktif atau malah perjualbelikan, tegasnya.

Presiden tegaskan, skema ini harus betul-betul sebuah skema yang produktif untuk rakyat, produktif untuk umat, produktif untuk kita semuanya, sehingga betul-betul ini bisa memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.

Dalam pertemuan Kongres Ekonomi Umat, Presiden meminta agar redistribusi aset dan reforma agraria dapat dibahas secara detail dan mendalam mengenai sehingga pemerintah mendapatkan masukan-masukan yang detail, konkret dan riil agar pemerintah dapat segera memutuskan dapat memberikan kepada umat, kepada rakyat, kepada koperasi, kepada pondok.

Terkait dengan kemitraan, Presiden Jokowi mengaku sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada pengusaha-pengusaha besar agar mereka mau untuk bermitra dengan pelaku ekonomi mikro, ekonomi kecil, dan ekonomi menengah, dalam sebuah kemitraan yang saling menguntungkan. Tetapi yang besar untungnya kecil, yang mikro untungnya besar.

Ini yang akan saya paksa, bukan saya ajak lagi. Karena ini menyangkut nantinya kemitraan yang betul-betul besar dan rakyatlah nantinya yang diuntungkan, tegas Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi memohon kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Makruf Amin agar ini dibahas dan juga dirumuskan, agar pemerintah mendapatkan sebuah masukan-masukan yang sudah rinci, sehingga pemerintah tinggal memanggil, memutuskan, dan melaksanakan itu.

Journalist : Rully
Editor      : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here