(Vibizmedia-Nasional) Guna meningkatkan komoditas pangan nasional, pemerintah menganggarkan Rp104,2 triliun untuk membangun sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi melalui RAPBN 2021.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk merevitalisasi sistem pangan di Indonesia dengan memperkuat komoditas pertanian dan nelayan, pemasalahan distribusi pangan, serta peningkatan lumbung bangan baru untuk meningkatkan produktivitas pangan.
“Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021,” ungkap Presiden dalam Sidang Tahunan MPR/DPR pada 14 Agustus 2020 lalu.
Pemaparan yang dimaksudkan oleh presiden tersebut menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa indikator kedua nilai tukar untuk petani dan nelayan ini sama-sama bernilai 102-104 dan tidak dipisahkan.
“Yang dimaksudkan dengan angka 102–104 itu bukan angka 102 untuk nilai tukar petani dan 104 untuk nilai tukar nelayan, melainkan indikator pembangunan NTN dan NTP sama-sama nilai tertingginya 102 hingga 104,” terang Suharso dalam keterangannya, Sabtu 12 September 2020.
Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI telah menyetujui NTP dan NTN untuk masuk ke dalam target indikator pembangunan dalam RAPBN 2021. Kedua nilai tukar ini juga sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024.
NTN dan NTP digunakan sebagai alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan.
Angka tersebut menjadi penunjuk perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan/petani (IT) dan indeks harga yang dibayar nelayan/petani (IB). Jika standar tersebut diatas 100 artinya pendapatan nelayan dan petani akan naik lebih besar dari pengeluarannya, atau akan mengalami surplus.
