(Vibizmedia-Nasional) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perbaikan ekonomi masih berlanjut di bulan September. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan akhir September 2020 mencapai Rp1.159 triliun atau 68,18% dari target APBN-Perpres 72 tahun 2020, belanja negara mencapai Rp1.841,1 triliun atau 67,2% dari target APBN-Perpres 72 tahun 2020, meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.211,40 triliun (61,3%) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp629,70 triliun (82,4%).
Menurut Sri, secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan September 2020 tumbuh sebesar 21,22% (yoy), terutama dipengaruhi oleh realisasi Belanja Kementerian/Lembaga terutama bantuan sosial (bansos) dan belanja barang yang meningkat untuk program PEN Perlindungan Sosial, PIP, KIP Kuliah, PBI JKN, bantuan pelaku usaha mikro, serta bantuan upah/gaji yang mencapai Rp156,26 triliun atau sekitar 91,5% dari pagu Perpres 72/2020.
Dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang meningkat signifikan di atas dapat diukur hasil nyata output APBN 2020 di berbagai sektor. Sri mengatakan dengan serapan Belanja Negara yang meningkat signifikan sampai dengan September ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tiga jalur; konsumsi RT (melalui program bansos), PMTB dan konsumsi Pemerintah yang tumbuh relatif tinggi, jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, pada Senin, 19 Oktober 2020.
Dari data mobilitas terlihat bahwa konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) membaik meskipun masih negative, sementara konsumsi Pemerintah pada Kuartal 3 diperkirakan tumbuh 2 digit. Peningkatan realisai belanja negara di kuartal 3 yang signifikan menunjukkan peranan APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical dan hal ini terus akan berlanjut hingga kuartal 4 tahun 2020.
Sri mengungkapkan realisasi program PEN mengalami akselerasi yang signifikan selama bulan Agustus dan September 2020. Penyerapan belanja PEN pada bulan September tumbuh 46,9% dari bulan Agustus. Sampai dengan 14 Oktober 2020, realisasi PEN telah mencapai Rp 344,11 triliun atau 49,5% dari pagu sebesar Rp695,2 triliun. Akselerasi tersebut, lanjutnya, didukung oleh percepatan belanja penanganan Covid-19 dan percepatan program PEN lainnya, seperti Insentif Usaha, DAK Fisik, DID Pemulihan, dan Pra Kerja, serta adanya program-program baru yang langsung segera direalisasikan seperti Bantuan Produktif UMKM (BPUM) dan Subsidi Gaji/Upah. Secara lebih rinci, realisasi kesehatan sebesar Rp27,59 triliun, Perlindungan Sosial Rp167,08 triliun, Sektoral K/L dan Pemda Rp28 triliun, Insentif Usaha Rp29,68 triliun, Dukungan UMKM Rp91,77 triliun, dan Pembiayaan Korporasi menunggu waktu yang tepat.
Sedangkan, sampai dengan akhir September 2020, realisasi defisit APBN mencapai Rp682,12 triliun atau sekitar 4,16% PDB, utamanya bersumber dari pembiayaan utang. Realisasi pembiayaan utang hingga akhir September 2020 mencapai Rp810,77 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp790,64 triliun dan Pinjaman (neto) sebesar Rp20,13 triliun. Sementara itu sampai dengan 13 Oktober, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp61,63 triliun dengan perincian SBSN sebesar Rp29,05 triliun dan SUN sebesar Rp32,58 triliun. Sedangkan realisasi penerbitan SBN sesuai SKB II (Burden Sharing); Pembiayaan Public Goods mencapai Rp229,68 triliun (57,77%) dari target Rp397,56 triliun dan pembiayaan Non Public Goods untuk UMKM mencapai Rp91,13 triliun (51,48%) dari target Rp177,03 triliun.
Sri menambahkan pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp27,25 triliun kepada BUMN, BLU dan lembaga/badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah senantiasa memperhatikan aspek kehati-hatian (prudent) dan akuntabel serta menjaga risiko tetap terkendali.
