(Vibizmedia–Nasional) APBN bekerja keras menahan dampak pandemi COVID-19 dan menjaga perekonomian dari kontraksi yang terlalu dalam. Pemerintah fokus untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, dan percepatan vaksinasi.
Anggaran PEN 2021 sebesar Rp699,43 triliun atau naik sebesar 21% dari realisasi PEN 2020 dikelola secara transparan dan akuntabilitasnya terjaga. Transparansi dengan penyampaian perkembangan anggaran setiap bulan melalui konferensi pers APBN Kita. Akuntabilitas dengan koordinasi bersama Kementerian terkait dalam mencairkan anggarannya.
Strategi telah disiapkan pemerintah dalam upaya akselerasi PEN, hal ini dinyatakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. “Strateginya Covid pertama, kedua demand dan supply,” Menkeu ungkapkan saat menjadi pembicara pada Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Hotel PO Semarang, pada hari Kamis (25/03).
Menkeu jelaskan juga bahwa dia optimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ke-2 tahun 2021. Hal ini dikarenakan dari sisi penanganan Covid-19, vaksin, dan program vaksinasi yang sudah terakselerasi diikuti dengan disiplin protokol kesehatan. Sedangkan dari sisi demand, ekspor Indonesia telah tumbuh 8,57%, impor juga tumbuh, dan konsumsi semen dan baja meningkat.
“Ini berarti terjadi geliat ekonomi, dan berbagai indikator inilah yang ingin terus kita dorong sehingga momentum pemulihan ekonomi terutama di kuartal ke-2 akan terus terjadi,” Menkeu jelaskan.
Pemerintah juga melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dalam upaya memulihkan perekonomian nasional. Penerapan Undang-Undang ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kemudahan berusaha, dan memperbaiki iklim investasi.
Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan serta Komisi XI DPR memperkuat sinergi dan koordinasi untuk memastikan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta reformasi struktural berjalan efektif dan implementatif untuk memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi. “Koordinasi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, karena memang tidak bisa satu hal persoalan ini ditangani oleh satu institusi atau satu orang saja, semuanya harus berkolaborasi,” Menkeu menutupnya.
