(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Papua yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua. Beragam konflik yang masih terjadi di Papua menyebabkan situasi keamanan yang tidak stabil. Untuk itu, diperlukan adanya kesepakatan dalam membangun kesejahteraan Papua yang berkelanjutan agar implementasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dapat lebih optimal.
“Kita bersepakat, mencari solusi bahwa kita tidak boleh lagi mewariskan konflik yang berkelanjutan. Yang kita wariskan adalah pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan”, ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangan persnya usai menerima Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara No. 15 Jakarta Pusat, Rabu (20/04/2022).
Menurut Wapres, gereja-gereja di Papua memiliki peranan penting dalam pembangunan keberlanjutan, khususnya membangun kedamaian dan kesejahteraan yang tidak mungkin hanya melibatkan jajaran pemerintahan saja.
“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Peran gereja di Papua sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan di Papua, membangun kedamaian, dan kesejahteraan”, ujar Wapres.
Maka, Wapres menuturkan bahwa beragam konflik yang masih terjadi di Papua akan dikenang sebagai warisan masa lalu yang akan diupayakan bersama oleh pemerintah, komunitas gereja di Papua, serta jajaran terkait untuk dapat segera ditemui jalan tengahnya.
“Pemerintah bersama gereja-gereja ini akan mengusahakan bagaimana konflik yang sekarang masih tersisa ini, sebagai warisan masa lalu”, terang Wapres.
Menutup keterangannya, Wapres menekankan pemerintah bekerja sama dengan para pihak terkait, khususnya komunitas gereja di Papua akan merumuskan solusi untuk mengakhiri beragam konflik yang terjadi di Papua.
“Kita akan carikan (solusi), kita akhiri (konflik) dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian juga pendidikan dengan berbagai masalah yang dihadapi, terutama afirmasi terhadap Orang Asli Papua”, pungkasnya.
