Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah memperkirakan inflasi berpotensi naik sebesar 1,8 persen sebagai dampak dari pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diterapkan sejak 3 September 2022 lalu.
“Memang momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi, growth-nya berapa dan inflasinya berapa. Kita juga kemarin berhitung dengan detail berapa sih kira-kira karena penyesuaian subsidi BBM ini yang sudah kita umumkan minggu yang lalu akan berimbas pada inflasi? Hitungan dari menteri-menteri kemarin kira-kira akan naik di 1,8 persen,” ungkap Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutannya pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar pada Rabu, 7 September 2022, di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo berharap peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam menangani kenaikan inflasi dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa anggaran belanja tidak terduga juga bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengatasi inflasi.
“Saya enggak mau diam, kita harus intervensi. Intervensinya lewat apa? Saya sampaikan, daerah harus bergerak kayak Covid kemarin. Dengan cara apa ya? 2 persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan,” jelasnya.
