(Vibizmedia – Jakarta) The 10th World Water Forum 2024 di Bali akan menyuarakan air sarana menuju kemakmuran bersama. Maka diharapkan negara di berbagai benua dapat mengetahui pentingnya menjaga akses layanan air minum disekitarnya.
Dalam forum pertemuan bertaraf internasional itu, isu yang berkaitan dengan air dibahas secara komprehensif oleh seluruh negara dan perwakilan yang hadir.
Ada tiga proses yang akan secara spesifik membahas permasalahan air yang erat kaitannya dengan politik, regional/kawasan, dan tematik.
Saat memberikan keterangan pers di FMB9, Jakarta, pada Selasa (23/1/2024), Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti menyatakan, sinergi ketiga proses ini diperlukan dalam upaya mewujudkan air sebagai sarana menuju kemakmuran bersama.
Dalam proses pertama, yang membahas isu air yang erat kaitannya dengan politik adalah membuka ruang diskusi antar pemangku kepentingan mulai kepala negara, anggota parlemen, pejabat setingkat menteri, pemerintah daerah, dan otoritas wilayah sungai.
Kemudian, proses kedua, yang membahas tematik isu yang berkaitan dengan isu air yang bakal dihadiri oleh pemangku kepentingan dari mulai pemerintah hingga lembaga non profit. Ada pun enam subtema yang membahas berkaitan dengan isu air antara lain water for human and nature, water security and prosperity, disaster risk reduction and management, governance cooperation and hydro diplomacy, sustainable water finance, dan knowledge and innovation.
Pada proses terakhir, regional/kawasan adalah membuka ruang diskusi antar pemangku kepentingan yang berasal dari sejumlah kawasan yakni mediterania, asia pasifik, amerika, dan afrika.
Diana menyatakan, ketiga proses tersebut akan menyelaraskan berbagai upaya yang berorientasi pada aksi atau solusi nyata melalui agenda politik dan regional yang diprioritaskan, serta tema-tema utama yang diidentifikasi.
Diana melanjutkan, pada ajang internasional tersebut, Indonesia akan memamerkan konsep Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi berbasis Masyarakat (Sanimas). Kedua program strategis itu layak diberitahukan kepada dunia, karena proses menjaga keberlanjutan akses air yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam tingkat kelompok masyarakat.
Pamsimas telah menjadi salah satu program andalan nasional untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Sedangkan, Sanimas adalah program menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan.
Dalam pembangunan fasilitas Sanimas, digunakan konsep pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat aktor utama dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal, dengan tujuan agar fasilitas yang terbangun dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Diana menyatakan, Pamsimas dan Sanimas akan dibawa dalam ajang internasional tersebut.
Di sisi lain, dampak dari ajang pertemuan internasional bagi Indonesia, akan mendorong penyediaan air minum dan sanitasi secara masif di berbagai wilayah di tanahg air. Pasalnya, capaian penyediaan akses air minum layak dan aman baru encapai 91,08 persen, akses air minum aman sebesar 11,8 persen.
Kemudian, secara kebijakan juga akan mendorong peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, peningkatan kapasitas dan peran penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM), dan peningkatan kemampuan penuanaan dan komitmen.
Diana menyatakan, capaian akses air minum layak hanya meningkat sekitar 1 persen per tahun dan laju pertumbuhan akses perpipaan tidak sampai 1 persen selama 5 tahun terakhir.
Berkaitan dengan penyediaan air minum, tambah Diana, kondisi terkini adalah terdapat 450 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebanyak 389 BUMD telah dilakukan audit BPKP, dengan hasil penilaian kinerja 237 BUMD sehat, 101 BUMD kurang sehat, dan 51 BUMD sakit. Jumlah tersebut, kini melayani 14,69 juta sambungan langganan.
Berkaitan dengan sanitasi, Indonesia mendukung penyediaan akses sanitasi melalui pembangunan berbagai infrastruktur, antara lain: Infrastruktur Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), IPAL terpusat skala regional/kota, IPAL terpusat skala permukiman dan sanimas, dan tangki septik.
Untuk pengelolaan persampahan, berbagai infrastruktur yang dibangun, antara lain: TPA sampah regional/kota, Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Dalam membangun infrastruktur ini, peran pemda sangat penting, seperti penyiapan lahan, kelembagaan pengelola, biaya operasi dan pemeliharahan, dan sebagainya.
Diana menambahkan, sanitasi, pelayanan air limbah domestik dan persampahan dikawasan permukiman belum memadai. Karena, pembuangan limbah yang dilakukan di lingkungan masih tinggi yakni mencapai 75 persen.
World Water Forum ke-10 2024 akan digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada 18 hingga 24 Mei 2024. Diperkirakan akan ada 350 sesi di forum yang akan dihadiri sekitar 30.000 peserta. Sebanyak 32 kepala negara anggota WWC juga akan hadir dengan 190 di antaranya adalah pejabat setingkat menteri serta 60 organisasi.
Sementara mitra kerja sama yang akan hadir adalah UNEP, GIZ, World Bank, UNESCO, Deltares, ICHARM, HELP, JICA, KOICA, K-Water, ADB, ERIA, OECD, PT. PII, IWRA.
