(Vibizmedia-Kolom) Di tengah apa yang diperkirakan banyak orang sebagai kampanye presiden yang beresiko, dunia usaha Amerika berusaha keras untuk menghindari radar politik.
Beberapa CEO secara pribadi menyusun rencana untuk memberi tahu karyawan agar tidak mengharapkan komentar mengenai masalah politik di semua sesi pertemuan. Ada pula yang mempertimbangkan kembali inisiatif-inisiatif pemilu umum, seperti melakukan pemungutan suara, karena khawatir hal-hal tersebut akan dianggap partisan. Sejumlah perusahaan juga mengambil tindakan lebih keras terhadap aktivisme di tempat kerja.
Dalam memo baru-baru ini, CEO Google Sundar Pichai mengatakan dia tidak ingin perusahaannya “bertengkar karena isu-isu yang mengganggu atau memperdebatkan politik,” dan menyatakan bahwa, pada akhirnya, “kita adalah tempat kerja.” Perusahaan tersebut memecat puluhan karyawannya karena aktivitas yang mengganggu di kantornya saat mereka memprotes kontrak Google dengan Israel.
Di Cisco Systems, top eksekutif sumber daya manusia Francine Katsoudas berencana untuk menasihati para manajer agar menyadari bahwa karyawan akan mengalami pusaran perasaan terkait pemilu.
“Saya pikir tidak bijaksana bagi kita untuk mendorong perdebatan karena ini sangat pribadi,” katanya.
Pendekatan ini merupakan kebalikan dari banyak perusahaan. Pada tahun 2020, para CEO mempertimbangkan topik-topik yang memecah-belah, merasakan tekanan dari karyawan dan pelanggan. Setelah bertahun-tahun membahas perdebatan mengenai imigrasi, aborsi, isu lainnya, banyak eksekutif mengatakan bahwa kelelahan telah terjadi.
Dengan menurunnya pasar tenaga kerja kerah putih, para karyawan juga memiliki lebih sedikit pengaruh untuk melakukan agitasi untuk mendapatkan tanggapan, kata penasihat perusahaan. Banyak pekerja ingin perusahaan tetap tidak berpolitik. Dalam survei terhadap 532 karyawan AS yang dilakukan awal tahun ini, 28% merasa pengusaha harus mengadakan acara terkait pemilu seperti balai kota dan debat, sementara 71% merasa pengusaha harus menjaga tempat kerja tetap netral secara politik, menurut Weber Shandwick Collective, sebuah kelompok pemasaran. dan merek komunikasi.
“Tempat kerja bukanlah forum untuk menyelesaikan semua masalah politik suatu negara atau dunia,” kata Evan Smith, CEO dari startup AI Altana yang beranggotakan sekitar 175 orang, yang berfokus pada masalah rantai pasokan. Dia tidak berencana mengomentari politik di semua rapat perusahaan. “Kami punya misi. Dan semua orang sesuka hati, mendaftar untuk mewujudkan misi tersebut.”
Insiden-insiden sebelumnya kini menjadi informasi bagaimana beberapa perusahaan melakukan pendekatan terhadap pembicaraan politik di tempat kerja. Jeremy Brandt, CEO WeBuyHouses.com, mengatakan perusahaannya menerapkan kebijakan penyelesaian perselisihan setelah insiden di kantor perusahaan di wilayah Dallas selama pemilu sebelumnya.
Pada tahun 2016, seorang anggota tim penjualan, yang sebagian besar mendukung Donald Trump dari Partai Republik, masuk ke departemen pemasaran dengan mengatakan “Hillary yang bengkok,” julukan Trump untuk saingannya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Tim pemasaran, yang banyak di antaranya mendukung Clinton, mengatakan kepada CEO bahwa mereka muak. Kebijakan tersebut tidak menganjurkan memberikan pendapat yang tidak diminta mengenai politik.
“Saya suka berbicara tentang politik,” kata Brandt, “tetapi jika seseorang tidak ingin membicarakan topik-topik ini, mereka tidak perlu membicarakannya—selamanya—di tempat kerja.”
Meskipun para eksekutif mengatakan bahwa hampir mustahil untuk menghindari diskusi politik sama sekali, hal yang ingin dihindari oleh perusahaan adalah gejolak yang mengalihkan perhatian karyawan atau mengecewakan pelanggan.
Jeanne Meister, seorang konsultan tempat kerja yang bekerja dengan perusahaan besar yang mencakup layanan profesional, TI, dan ritel, telah merekomendasikan agar klien mendorong diskusi sipil di balai kota kecil. Perusahaan-perusahaan besar tetap menjadi sumber utama sumbangan politik, meskipun lebih banyak perusahaan S&P 500 yang membatasi pengeluaran mereka dalam beberapa tahun terakhir atau setuju untuk lebih mengungkapkan pendanaan upaya politik mereka, menurut analisis yang dilakukan oleh lembaga nirlaba Center for Political Accountability.
Sekalipun para eksekutif berharap untuk menghindari pemilu ini, “jika mereka terlibat dalam belanja politik, mereka tetap akan berbicara,” kata Bruce Freed, presiden Pusat Akuntabilitas Politik, yang mendorong pengungkapan belanja negara.
Beberapa perusahaan telah mempersiapkan pemilu dengan berfokus pada kemungkinan perubahan kebijakan. Di Duke Energy, Chief Financial Officer Brian Savoy mengatakan produsen listrik yang berbasis di Charlotte, N.C. telah melakukan latihan perencanaan skenario jika ada perubahan dalam pemerintahan. Misalnya, para eksekutif telah merencanakan apa yang mungkin terjadi jika anggota parlemen menarik kembali insentif pajak federal untuk energi ramah lingkungan.
Yang lebih sulit, katanya, adalah menentukan apakah akan mengambil sikap publik terhadap isu-isu politik. Duke Energy mempekerjakan sekitar 27.000 orang dengan berbagai keyakinan. “Apa pun posisinya, sekitar separuh angkatan kerja tidak akan setuju,” kata Savoy.
Bahkan inisiatif korporasi yang relatif sederhana, seperti upaya pendaftaran pemilih, kini dipertanyakan. Johnny C. Taylor Jr., kepala eksekutif SHRM, sebuah asosiasi manajer sumber daya manusia, mengatakan beberapa CEO telah mengatakan kepadanya dan stafnya bahwa mereka akan mematuhi undang-undang yang mewajibkan waktu istirahat untuk memilih, namun tidak melangkah lebih jauh.
Pada pemilihan presiden tahun 2020, perusahaan kosmetik e.l.f. Beauty memberi karyawan waktu istirahat untuk memberikan suara pada Hari Pemilu dan meluncurkan kampanye besar-besaran di media sosial dan digital yang mendorong semua pemilih terdaftar untuk “memilih secara e.l.f.ing.”
Perusahaan yang bermarkas di Oakland, California ini berencana untuk memberikan waktu istirahat untuk memberikan suara namun belum mengonfirmasi rencana apa pun untuk melakukan kampanye keluar suara secara publik seperti yang dilakukan pada tahun 2020, kata Scott Milsten, chief people officer perusahaan tersebut.
Di Wisconsin, Nick Pinchuk, CEO pabrikan Snap on, yang bermarkas di Kenosha, mengatakan ia tidak melihat adanya kebutuhan untuk melarang kaos politik di toko-toko, seperti yang sedang dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan lain. “Di sini, Anda mungkin akan lebih dibenci karena mengenakan kemeja Chicago Bears,” katanya.
Dia telah mencoba menanamkan budaya di mana karyawan saling mengenal satu sama lain, dan mengurangi kemungkinan untuk menyerang orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ketika sang CEO melakukan kunjungan ke seluruh perusahaan dalam beberapa bulan mendatang, dia memperkirakan para pekerja akan bertanya kepadanya tentang pandangan politik pribadinya.
Pinchuk mengatakan dia fokus mengalihkan pembicaraan dan mendengarkan. Dia biasanya meminta para pekerja untuk menyampaikan siapa yang menurut mereka akan menang dan alasannya.“Anda dapat membicarakannya seperti Anda berbicara tentang pertandingan sepak bola,” kata Pinchuk, menyebutnya sebagai “sebuah cara untuk terlibat dalam hal ini tanpa terlibat.”
