(Vibizmedia-Nasiomal) Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, pada Senin, 8 Juli 2024.
Dalam kesempatan tersebut dirinya mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara serta menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukanlah sekadar prestasi, melainkan kewajiban bagi kita semua dalam pengelolaan APBN dengan baik. Ini adalah uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik setiap tahunnya,” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden menegaskan pentingnya menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD dengan baik sebagai kewajiban mutlak. Dalam konteks tantangan global yang meliputi geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang semakin nyata, Presiden mencatat bahwa Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen pada kuartal ini dan inflasi yang terjaga.
“Namun, untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kita perlu bersikap lincah, cepat, dan taktis. Akuntabilitas dan fleksibilitas harus seimbang, lebih fokus pada hasil yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan kemajuan negara ini,” tambahnya.
Ia pun menegaskan pentingnya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, terutama dalam era transisi pemerintahan saat ini. Dia berharap dukungan BPK RI dan seluruh komponen bangsa pada peralihan pemerintahan Oktober 2024 agar berjalan lancar.
“Saya juga mengharapkan dukungan BPK RI untuk terus memperbaiki ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, fleksibel, dan berorientasi pada hasil. Pemerintahan saat ini dan pemerintahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, harus memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK untuk pengelolaan transparan dan akuntabel uang rakyat,” jelasnya.
Dirinya meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah segera menindaklanjuti rekomendasi dari pemeriksaan BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD.
