(Vibizmedia – Jakarta) Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, dan Plt Kepala BPS mencapai kesepakatan mengenai Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Sasaran Pembangunan, dan Indikator Pembangunan untuk APBN Tahun Anggaran 2025.
Dalam Rapat Kerja yang berlangsung di kompleks Parlemen Senayan pada 28 Agustus 2024, Komisi XI yang dipimpin oleh Kahar Muzakir menyepakati target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025 sebesar 5,2 persen, dengan inflasi diperkirakan berada di angka 2,5 persen. Angka-angka ini sesuai dengan besaran asumsi dasar dalam RAPBN 2025.
Selain itu, disepakati pula nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000/USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0 persen. Kedua angka ini sedikit berbeda dari asumsi dasar RAPBN 2025 yang menargetkan nilai tukar rupiah sebesar Rp16.100/USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,1 persen.
Menurut informasi dari laman Kemenkeu.go.id yang diakses pada Kamis, 29 Agustus 2024, Komisi XI juga menyetujui bahwa sasaran pembangunan untuk tahun 2025 tetap sama dengan yang telah diusulkan dalam RAPBN. Target ini meliputi tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5-5,0 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 7,0-8,0 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen, Gini Rasio antara 0,379-0,382, dan Indeks Modal Manusia sebesar 0,56.
Indikator Pembangunan lainnya, seperti Nilai Tukar Petani yang ditargetkan pada angka 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-108, juga tidak mengalami perubahan dari RAPBN 2025.
Namun, beberapa fraksi di Komisi XI memberikan catatan tambahan dalam kesimpulan rapat. Fraksi PDI-Perjuangan, misalnya, mengusulkan agar nilai tukar rupiah ditetapkan pada Rp15.900/USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen. Sementara itu, Fraksi PKB mengusulkan agar Nilai Tukar Petani berada di kisaran 120-125.
Kesimpulan rapat juga mencakup kesepakatan pemerintah untuk melaksanakan berbagai upaya, kebijakan, dan program guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas. Upaya ini termasuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki kualitas belanja pemerintah, memperkuat hilirisasi, memperluas insentif fiskal untuk mendorong investasi, serta mempercepat transformasi ekonomi guna meningkatkan produktivitas, daya saing, dan penguatan industri strategis nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menutup rapat dengan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas pembahasan asumsi makro untuk APBN tahun anggaran 2025, serta berharap APBN 2025 dapat terus menjadi instrumen penting dalam menjaga perekonomian.
