(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian BUMN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkuat kolaborasi dalam berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Langkah ini dilakukan setelah Menteri BUMN, Erick Thohir, bertemu dengan Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Selasa (24/12/2024).
Erick Thohir menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mensinergikan berbagai program, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ibu dan anak, yang dianggap sangat penting bagi masa depan pembangunan bangsa. Erick juga menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menghindari ketidakefisienan antar program.
Erick menambahkan bahwa BUMN telah memiliki program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang dilaksanakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang fokus pada pemberdayaan perempuan di desa. Program ini, yang telah melayani 21,2 juta nasabah perempuan, diusulkan untuk disinergikan dengan program pemberdayaan perempuan Kementerian PPPA. Selain itu, Erick juga mengungkapkan rencana untuk memaksimalkan pendampingan bagi para nasabah agar bisa meningkatkan kualitas rumah tangga mereka.
Erick juga mengungkapkan bahwa BUMN telah mendukung pelayanan pengaduan melalui call center yang dioperasikan oleh Telkom, dan akan mengupayakan peningkatan sistem teknologi agar pelayanan ini lebih efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada.
Sementara itu, Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Kementerian BUMN dalam program pemberdayaan perempuan. Ia menjelaskan tiga program prioritas Kementerian PPPA, yaitu Ruang Bersama Indonesia, optimalisasi call center Satu Sapa 129, dan pengembangan data perempuan dan anak berbasis desa. Program Ruang Bersama Indonesia bertujuan untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mengurangi ketergantungan pada gadget dengan permainan tradisional berbasis kearifan lokal.
Kedua menteri sepakat bahwa kolaborasi ini akan memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga tingkat desa, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di seluruh negeri.
