(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan pencapaian signifikan pada tahun 2024 melalui layanan Hak Tanggungan (HT) Elektronik. Berdasarkan data, total nilai pengajuan layanan ini mencapai Rp882,7 triliun dari sertifikasi tanah, memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa layanan HT Elektronik pada tahun tersebut telah menangani 1.787.501 pengajuan dengan nilai yang sangat besar, mencapai 40% dari total pertumbuhan ekonomi nasional pada 2024. Sejak peluncurannya pada 2019, layanan ini terus menunjukkan peningkatan, baik dalam jumlah pengajuan maupun nilai ekonominya. Hak Tanggungan sendiri merupakan jaminan berupa tanah atau objek lain untuk melunasi utang debitur kepada kreditur.
Layanan HT Elektronik juga dinilai meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan pertanahan. Sepanjang tahun 2024, Kementerian ATR/BPN mencatat total 8.058.650 berkas layanan, dengan mayoritas atau sekitar 84% di antaranya berupa layanan informasi pertanahan, HT, dan peralihan hak. Angka ini menjadi rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir, melampaui capaian 6,6 juta layanan pada periode 2015-2023.
Selain itu, layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui akses daring di aplikasi HT Elektronik, yang tersedia di situs resmi Kementerian ATR/BPN. Sistem ini mempercepat proses pengajuan, meningkatkan transparansi, dan memastikan akurasi dalam pengelolaan dokumen pertanahan. Layanan ini dapat digunakan untuk berbagai jenis hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara.
Pada acara penyampaian laporan kinerja yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta pejabat tinggi lainnya, Nusron Wahid menekankan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen pemerintah dalam mengembangkan layanan berbasis digital. Transformasi digital di Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan layanan publik yang lebih baik.
