(Vibizmedia-Nasional) Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa setiap tahun banyak wilayah di Indonesia mengalami bencana alam. Tingkat kabupaten dan kota menjadi yang terdepan dalam merespons kejadian di daerahnya. Ini menjadi salah satu tantangan yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2025.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Lukmansyah mengatakan pihaknya mengamati sejumlah tantangan penanganan darurat yang dihadapi daerah. Sumber daya menjadi kebutuhan yang sangat penting seperti personel, bantuan barang, peralatan dan anggaran dibutuhkan oleh otoritas setempat dalam penanganan darurat bencana.
Menurutnya, tidak semua daerah memiliki anggaran yang memadai untuk penanganan darurat bencana. Pada konteks ini, pemerintah pusat melalui BNPB akan mendukung melalui alokasi dana siap pakai selama pemerintah daerah menetapkan status keadaan darurat bencana. Selain itu, Lukmansyah juga menyampaikan tantangan sumber daya manusia yang terlatih masih harus ditingkatkan, baik kapasitas dan kapabilitasnya.
“Tidak semua daerah memiliki SDM yang terlatih dan kegiatan peningkatan kapasitas personel yang memadai,” ungkap Lukmansyah pada Rakornas PB 2025, Sentul, Selasa, 18 Maret 2025.
Masih terkait dengan sumber daya, Lukmansyah mengatakan belum semua daerah memiliki logistik dan peralatan yang memadai, yang berpengaruh terhadap evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar korban dan pengungsi.
Menyikapi keterbatasan sumber daya pada saat tanggap darurat, BNPB menggarisbawahi perlunya sinergi dan kolaborasi pentaheliks, yang terdiri dari pemerintah, pakar atau akademisi, lembaga usaha, masyarakat dan media massa. Keterlibatan pentaheliks ini dapat dilakukan sejak awal respons darurat.
Sementara, Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Andria Yuferryzal mengungkapkan setelah adanya hasil kaji cepat, kepala daerah yang terdampak bencana direkomendasikan untuk melibatkan unsur pentaheliks pada rapat koordinasi awal. Ini bertujuan untuk mendapatkan arahan prioritas penanganan darurat oleh kepala daerah serta identifikasi sumber daya yang dibutuhkan.
Untuk itu, BNPB meyakini sumber daya yang dimiliki di luar pemerintah sangatlah besar, seperti dari organisasi non-pemerintah dan lembaga usaha dan diharapkan juga dapat bersinergi dalam satu komando di bawah pos komando yang diaktivasi oleh pemerintah daerah.
