(Vibizmedia – Nasional) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan instruksi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan kapasitas 40 megawatt (MW) di Provinsi Maluku.
Dalam keterangan resminya pada Senin, 7 April 2025, Bahlil menjelaskan bahwa PT PLN (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan penugasan dari negara, memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap listrik.
Instruksi tersebut disampaikan saat Bahlil melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon pada Sabtu, 5 April 2025, usai meninjau Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengaturan Beban (UP3B) di daerah tersebut. Ia menyampaikan bahwa Provinsi Maluku memiliki potensi panas bumi sebesar 40 MW yang perlu segera dimanfaatkan.
Bahlil menekankan bahwa proyek PLTP tersebut telah dimasukkan ke dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN untuk periode 2025–2034. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi nasional menuju transisi energi bersih melalui peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
Ia mengungkapkan bahwa salah satu tujuan utama dari pembangunan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil seperti solar dan batu bara. Menurutnya, keberadaan mesin-mesin pembangkit diesel yang sudah tua perlu segera digantikan dengan pembangkit berbasis EBT sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap konsensus internasional dalam pengembangan energi bersih.
Adapun proyek PLTP yang dimaksud meliputi PLTP Wapsalit 20 MW di Pulau Buru dan PLTP Tulehu 2×10 MW di Pulau Ambon. PLTP Wapsalit saat ini masih dalam tahap eksplorasi oleh pihak pengembang swasta dan ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2028.
Sementara itu, proyek PLTP Tulehu 2×10 MW sedang dalam tahap pengadaan oleh PLN dan diproyeksikan akan mulai beroperasi pada 2031. Di samping itu, hasil survei oleh Badan Geologi juga menunjukkan adanya potensi panas bumi di Banda Baru, Pulau Seram, yang dapat dikembangkan menjadi PLTP dengan kapasitas 25 MW. Potensi tersebut direncanakan akan ditawarkan dalam forum market sounding oleh Ditjen EBTKE pada bulan April 2025.
Saat ini, sistem kelistrikan di Provinsi Maluku masih sangat bergantung pada pembangkit listrik berbasis energi fosil. Berdasarkan data tahun 2024, total kapasitas pembangkit listrik di wilayah tersebut mencapai 409 MW, dengan sekitar 99 persen atau 406 MW dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) serta pembangkit berbahan bakar gas dan uap (PLTG, PLTGU, dan PLTMG).
PLTD menjadi kontributor terbesar dalam sistem kelistrikan Maluku dengan kapasitas mencapai 249 MW atau sekitar 61 persen, sementara pembangkit berbasis gas dan uap menyumbang 157 MW atau 38 persen.
Di sisi lain, kontribusi energi baru terbarukan masih sangat terbatas, yakni hanya sekitar 3 MW atau kurang dari 1 persen dari total kapasitas. Angka ini terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 3 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau Mikrohidro sebesar 0,1 MW.
