(Vibizmedia – Jakarta) Setelah lebih dari sepekan melakukan kunjungan kerja di Amerika Serikat, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan laporan hasil perundingan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (28/04). Laporan tersebut mencakup berbagai capaian signifikan yang diraih dalam upaya negosiasi terkait kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Pemerintah AS.
Selama kunjungan, delegasi Indonesia mengadakan sejumlah pertemuan penting dengan pejabat tinggi AS, seperti United States Trade Representative (USTR), Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Direktur National Economic Council. Delegasi juga bertemu dengan menteri dari negara mitra seperti Australia dan Korea Selatan, serta perwakilan pelaku usaha AS, termasuk Semiconductor Industry Association, US-ASEAN Business Council, Amazon, Boeing, Microsoft, Google, dan lainnya.
“Selama di AS, tim delegasi terus menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, asosiasi, maupun pelaku usaha. Keterlibatan multipihak ini menjadikan hasil perundingan lebih menyeluruh,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto.
Indonesia Jadi Negara Pertama yang Diundang untuk Negosiasi
Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diundang secara resmi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi. Undangan ini mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam tatanan Indo-Pasifik dan perannya dalam forum multilateral seperti ASEAN, G20, dan APEC. Kondisi ini membuka peluang kerja sama yang lebih luas di bidang perdagangan dan investasi, khususnya pada komoditas unggulan kedua negara.
Kepentingan Nasional Tetap Menjadi Prioritas
Dalam proses negosiasi, delegasi Indonesia mengedepankan prinsip kepentingan nasional dengan tetap menjaga hubungan bilateral yang konstruktif dengan AS. Berbagai penawaran yang diajukan mencerminkan semangat untuk menciptakan perdagangan yang adil dan seimbang (fair and square trade), sejalan dengan visi Presiden Prabowo agar Indonesia membangun ekonomi yang mandiri.
Penawaran tersebut meliputi upaya penyeimbangan neraca perdagangan barang Indonesia-AS senilai USD19,5 miliar, rencana investasi strategis seperti investasi USD2 miliar oleh Indorama di Louisiana untuk proyek blue ammonia, penyelesaian isu tarif dan non-tarif, serta peningkatan investasi melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan pemberian insentif bagi pelaku usaha dari kedua negara.
Respons Positif dari Pihak AS
Respons dari Pemerintah AS terhadap pendekatan Indonesia sangat positif. USTR dan Menteri Perdagangan AS menyambut baik inisiatif delegasi Indonesia dan melihat negara ini sebagai mitra yang konstruktif dan terbuka untuk berdialog. Secretary of Treasury AS, Scott Bessent, bahkan mengapresiasi kecepatan tanggapan Indonesia terhadap kebijakan tarif resiprokal dan memuji surat negosiasi dari Menko Airlangga sebagai langkah awal yang baik untuk memperkuat hubungan bilateral.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah AS menunjuk USTR sebagai ketua tim negosiator untuk melanjutkan pembahasan di tingkat teknis. Sebagai langkah awal, Indonesia dan AS menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) terkait Bilateral Agreement on Reciprocal Trade, Investment, and Economic Security.
Langkah Lanjut: Pembentukan Satgas dan Jadwal Negosiasi
Delegasi Indonesia segera merespons dengan membentuk beberapa satuan tugas melalui Keputusan Presiden, di antaranya:
- Satgas Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi Indonesia-AS,
- Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha,
- Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK.
Negosiasi selanjutnya akan difokuskan pada penyusunan format, mekanisme, dan jadwal teknis dengan target waktu 60 hari, lebih cepat dari masa penundaan kebijakan tarif selama 90 hari. Pembahasan rinci termasuk penyusunan draf awal perjanjian dijadwalkan berlangsung dalam dua pekan.
“Menko Airlangga juga menekankan bahwa seluruh pelaku ekonomi harus bersiap menghadapi persaingan yang makin ketat, termasuk mencari pasar baru dan memperkuat daya saing nasional,” pungkas Haryo Limanseto.
