(Vibizmedia – Jakarta) Menanggapi kebijakan tarif resiprokal yang baru-baru ini diumumkan Pemerintah Amerika Serikat terhadap sejumlah negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia, Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan menyampaikan respons yang terkoordinasi dan strategis. Dalam semangat kemitraan bilateral yang saling menguntungkan, Indonesia tidak hanya menyatakan sikap, tetapi juga mengajukan proposal konkret kepada AS.
“Kami langsung mengirimkan surat resmi ke USTR, US Commerce, dan bahkan US Treasury. Respons dari Amerika sangat positif, dan Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dijadwalkan untuk berdiskusi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Investor Daily Roundtable: Trump’s Trade Trap? yang digelar B Universe di The Westin Jakarta, Rabu (30/04).
Sebagai negara pertama yang merespons secara aktif, Indonesia mendapat posisi strategis sebagai early mover. Menko Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia juga berkomunikasi intensif dengan negara-negara mitra lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Uni Eropa, Inggris, dan China, serta terus memperkuat peran ASEAN dalam menghadapi isu ini secara kolektif.
“Dari 72 negara yang akan bernegosiasi dalam waktu singkat, Indonesia perlu menunjukkan keunggulan tersendiri. Oleh karena itu, kami menawarkan proposal yang comprehensive and fair, yang mendapat apresiasi dari pihak AS,” ujar Airlangga.
Proposal Indonesia mencakup revitalisasi kerja sama dagang yang sudah ada, seperti Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) Indonesia-AS dan ASEAN-AS. Dalam pendekatannya, Indonesia tidak hanya merespons tetapi juga menyampaikan sejumlah permintaan kepada AS guna menciptakan dialog dua arah yang berimbang.
Di sisi lain, Pemerintah juga mendorong diversifikasi pasar ekspor. Meski AS merupakan pasar utama, Uni Eropa menjadi target strategis selanjutnya melalui penyelesaian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA) yang disebut sudah memasuki tahap akhir.
Sebagai langkah lanjutan, Presiden RI menginstruksikan pembentukan dua satuan tugas khusus: Satgas Negosiasi yang dipimpin Menko Airlangga, serta Satgas Deregulasi untuk menyederhanakan aturan lintas sektor. Keduanya dirancang guna mempercepat aksesi Indonesia ke OECD dan CPTPP.
“Presiden menekankan pentingnya pendekatan Indonesia Incorporated. Dengan kebijakan global yang semakin protektif, kita perlu punya antidote, layaknya vaksin saat pandemi, agar ekonomi nasional tetap tangguh menghadapi ketidakpastian,” tutup Airlangga.
