(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa strategi ekonomi dan kebijakan fiskal tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan ketahanan nasional dan percepatan transformasi ekonomi. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait tanggapan pemerintah atas Pandangan Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026 di Jakarta, Selasa (1/7).
“Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan, serta percepatan industrialisasi nasional. Ini adalah pondasi penting dalam memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional,” ujar Menkeu.
Sri Mulyani menekankan bahwa peran negara sangat diperlukan untuk mendorong kesejahteraan dan keadilan sosial, terutama dalam mengatasi kegagalan pasar. Kebijakan fiskal, kata dia, harus berorientasi pada “the greatest good for the greatest many”, yakni manfaat sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin rakyat.
Menkeu juga menyinggung pentingnya menjaga kemandirian di tengah ketidakpastian global. Merespons arahan Presiden Prabowo, Indonesia akan tetap konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak pada kekuatan manapun.
KEM PPKF 2026, lanjutnya, dirancang untuk menjawab tantangan global sekaligus mengakselerasi agenda prioritas nasional, yang meliputi delapan fokus utama: ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan dan kesehatan berkualitas, pemberdayaan desa serta UMKM, pertahanan semesta, dan peningkatan investasi serta perdagangan global.
“Kebijakan fiskal 2026 akan diarahkan pada peningkatan kualitas belanja, optimalisasi pendapatan, serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati dan berkelanjutan. Efisiensi dan efektivitas akan menjadi prinsip utama dalam penyusunan anggaran,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan, serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan memperluas akses pembiayaan inklusif.
Di akhir penyampaiannya, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPR atas pandangan dan masukan terhadap KEM PPKF 2026. “Semua masukan tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan fiskal yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutupnya.
