(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah sebagai salah satu program prioritas nasional. Peningkatan konektivitas ini dinilai penting untuk memperlancar mobilitas orang dan barang, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, mengurangi kesenjangan antardaerah, serta membuka lebih banyak peluang usaha.
Dalam acara Press Background: Konektivitas Antarwilayah untuk Pemerataan Ekonomi di Jakarta, Senin (15/9/2025), Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (DJPD), Ahmad Yani, menjelaskan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan. Di antaranya adalah penyelenggaraan angkutan lintas batas negara, pemberian subsidi angkutan orang, barang, dan penyeberangan, serta modernisasi layanan angkutan perkotaan.
“Hasil survei triwulan kedua per Juni 2025 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi darat mencapai 96,01 persen. Saat ini layanan perintis baru menjangkau sekitar 75 persen daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Ke depan, kami targetkan angkutan perintis dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ujar Ahmad Yani.
Di sektor laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut turut mengakselerasi pergerakan orang, barang, dan jasa untuk mendukung pemerataan ekonomi. Program yang dijalankan meliputi layanan kapal angkutan laut perintis penumpang dan barang, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) angkutan laut, layanan rede transport, serta kapal khusus ternak.
Saat ini terdapat 107 trayek kapal perintis berkapasitas 38.604 penumpang dan 16.753 ton barang, 26 kapal PSO, 18 trayek kapal rede, 39 kapal angkutan laut perintis barang, serta enam trayek kapal ternak dengan total enam unit armada berkapasitas masing-masing 500 ekor.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Budi Mantoro, menegaskan bahwa program ini selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pengembangan jaringan pelabuhan terpadu, penguatan infrastruktur konektivitas dan logistik, serta dukungan bagi kawasan perdesaan, perbatasan, dan transmigrasi.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyediakan layanan penerbangan perintis dan jembatan udara. Hingga Juli 2025, tercatat 266 rute perintis penumpang, 46 rute perintis kargo, serta satu rute subsidi udara kargo. Realisasi penerbangan perintis penumpang telah mencapai 23.404 frekuensi dengan 183.681 penumpang, sedangkan jembatan udara kargo terealisasi sebanyak 3.056 frekuensi dengan total muatan 1.859.378 kg.
“Layanan ini saat ini mencakup 22 korwil, dengan 10 korwil berada di Papua karena tingginya kebutuhan wilayah tersebut. Harapannya, harga barang dapat lebih terjangkau dan ekonomi daerah berkembang lebih cepat,” jelas Direktur Angkutan Udara, Agustinus Budi Hartono.
Adapun Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) terus mengembangkan jaringan kereta api nasional melalui pembiayaan kreatif di luar APBN, seperti investasi swasta dan skema KPBU. Sejumlah proyek kereta modern yang telah berjalan antara lain MRT Jakarta, Skytrain Soekarno-Hatta, KA Makassar–Parepare, LRT Jakarta, Commuter Line, LRT Palembang, dan LRT Jabodebek.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar, menyebutkan saat ini terdapat lima layanan perintis yang beroperasi, yakni KA Cut Meutia, KA Lembah Anai, LRT Sumatera Selatan, KA Makassar–Parepare, dan KA Bathara Kresna. Beberapa layanan sebelumnya bahkan telah berkembang menjadi KA PSO karena okupansi penumpang mencapai 70 persen, di antaranya KA Siliwangi, KA Jenggala, KA Minangkabau Ekspres, dan KA Datuk Belambangan.
Kemenhub menegaskan, peningkatan konektivitas antarwilayah bukan hanya sebatas pembangunan transportasi, melainkan instrumen penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
