(Vibizmedia – Jakarta) Memasuki satu tahun masa kepemimpinan nasional, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berpijak pada visi Asta Cita, pemerintah terus berupaya melanjutkan yang baik, memperbaiki yang belum baik, dan memastikan hasil pembangunan dirasakan langsung oleh rakyat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh stabil di kisaran 5 persen, sementara tingkat inflasi turun hingga 2 persen—salah satu yang terendah di antara negara-negara G20. Defisit APBN juga terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB, menandakan pengelolaan fiskal yang disiplin dan sehat.
“Fundamental ekonomi kita kuat dan terjaga. Konsumsi rumah tangga tumbuh positif, dan sektor pertanian serta industri pengolahan tetap menjadi motor utama,” ujar Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam siaran pers di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Stabilitas makroekonomi ini turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,47 persen, sementara pengangguran terbuka menurun ke 4,76 persen, menunjukkan pemulihan pasar tenaga kerja yang semakin kuat.
Ketahanan Pangan Jadi Pilar Utama
Sektor pangan menjadi tumpuan penting dalam menjaga kemandirian nasional. Produksi beras nasional meningkat menjadi 33,2 juta ton, dan cadangan beras pemerintah mencapai 4,2 juta ton—tertinggi dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) menembus rekor 124,36, didorong oleh harga gabah yang stabil di kisaran Rp6.500 per kilogram.
“Dengan daya beli petani yang menguat, kita melihat bukti bahwa kebijakan pangan pemerintah berada di jalur yang benar,”tambah Amalia.
Program Kerakyatan: Dari Gizi Hingga Digitalisasi Pendidikan
Komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat diwujudkan melalui berbagai program konkret.
Program Makan Bergizi Gratis telah menyalurkan 1,1 miliar porsi makanan kepada 31 juta penerima manfaat, sekaligus menciptakan 516 ribu lapangan kerja baru di sektor produksi pangan lokal.
Di bidang pendidikan, pemerintah telah membangun 166 Sekolah Rakyat, meluncurkan Program Sekolah Garuda, dan merenovasi 16.111 sekolah di seluruh Indonesia. Selain itu, 288 ribu ruang belajar kini dilengkapi teknologi digital interaktif untuk mendukung pembelajaran masa depan.
Reformasi Tata Kelola dan Keadilan Ekonomi
Dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pemerintah berhasil mengalihkan Rp300 triliun anggaran rawan korupsi menjadi belanja produktif untuk rakyat. Sebanyak 4 juta hektare lahan sawit ilegal juga telah disita negara, serta Rp1.000 triliun potensi kerugian negara berhasil diselamatkan melalui penegakan hukum ekonomi.
“Ini bukan sekadar efisiensi fiskal, melainkan wujud nyata keadilan ekonomi dan komitmen pemberantasan korupsi,” jelas Dr. Fithra Faisal Hastiadi, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia.
Peran Indonesia di Dunia Semakin Strategis
Dalam diplomasi ekonomi, Indonesia berhasil menuntaskan perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa dan Kanada, membuka akses ekspor dan investasi yang lebih luas.
Di kancah internasional, Indonesia juga menegaskan kontribusinya bagi perdamaian global dengan menawarkan 20 ribu pasukan perdamaian PBB.
“Pemerintahan ini tidak memulai dari titik nol. Kita berdiri di atas fondasi yang kuat dari para pemimpin sebelumnya dan melangkah maju dengan kerja nyata,”
tegas Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan resminya di Istana Negara, Jakarta.
Asta Cita: Kompas Menuju Indonesia Emas 2045
Seluruh capaian ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita—delapan cita pembangunan nasional yang menjadi panduan arah menuju Indonesia Emas 2045. Agenda besar di dalamnya mencakup kedaulatan pangan, pendidikan unggul, pemerataan ekonomi, dan penguatan daya saing global.
“Transformasi yang kami jalankan bukan sekadar retorika, tetapi kerja nyata dengan hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” ujar Presiden Prabowo.
Satu tahun perjalanan ini menjadi penanda bahwa kesinambungan, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat tetap menjadi fondasi utama pembangunan nasional. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas, mempercepat transformasi ekonomi, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
