(Vibizmedia – Singapura) Pemerintah terus memperkuat hubungan internasional untuk menghadapi tantangan global, mendorong kerja sama ekonomi, menarik investasi, serta menguatkan diplomasi di berbagai sektor strategis. Singapura, sebagai sumber utama Foreign Direct Investment (FDI) bagi Indonesia selama lebih dari satu dekade—dengan total FDI di tahun 2024 mencapai lebih dari USD 20 miliar dan perdagangan bilateral sebesar USD 57,6 miliar—menjadi mitra penting dalam upaya ini.
Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan investasi terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Joint-Investment Promotion Event: Investment Opportunities and Business Regulations in the Batam, Bintan, and Karimun (BBK) Free Trade Zone di Singapura, Selasa (18/11). Acara ini merupakan bagian dari kerja sama dalam kerangka Working Group Batam, Bintan, dan Karimun (WG BBK).
“Pertemuan Tingkat Menteri ke-15 6WG pada Juni 2025 yang saya pimpin bersama Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong menjadi tonggak penting. Kedua pemerintah menegaskan kembali komitmen untuk menciptakan iklim bisnis dan regulasi yang lebih kondusif guna menarik investasi berkualitas tinggi. Kami membahas kerja sama infrastruktur industri, ekonomi hijau, dan layanan kesehatan, serta pentingnya ketahanan rantai pasok dan pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Menko Airlangga.
Enam Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral (6WG) menjadi pilar kolaborasi ekonomi Indonesia–Singapura yang terstruktur. WG BBK sendiri berperan signifikan dalam mendorong investasi, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan daya saing kawasan ekonomi khusus Indonesia.
Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa pada Juni 2025 Indonesia dan Singapura telah menyerahkan Joint Report to Leader yang menegaskan komitmen kedua pihak dalam memperkuat iklim investasi di BBK Free Trade Zones, termasuk kemudahan visa, promosi investasi berkelanjutan, pengembangan Nongsa Digital Park sebagai pusat digital regional, serta percepatan realisasi investasi melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan infrastruktur.
Landasan kebijakan untuk memperkuat BBK juga semakin diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti PP Nomor 28 Tahun 2025 dan PP Nomor 25 Tahun 2025 yang menyederhanakan perizinan berbasis risiko dan menerapkan mekanisme SLA, Perpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan BBK, dan Perpres Nomor 21 Tahun 2025 terkait penyediaan lahan di Kawasan Perdagangan Bebas Batam.
Kebijakan-kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil nyata: realisasi investasi meningkat dari USD 1,74 miliar (2023) menjadi USD 3,26 miliar (2024), dan kunjungan wisman ke Kepulauan Riau mencapai 1,67 juta pada tahun 2024. Kawasan BBK kini juga menjadi lokasi lima KEK yang menawarkan insentif fiskal dan nonfiskal, perizinan sederhana, serta layanan satu pintu, menjadikannya destinasi strategis untuk investasi di sektor manufaktur, infrastruktur digital, energi terbarukan, dan logistik.
“Kami mengundang lebih banyak perusahaan di Singapura untuk menjajaki peluang investasi di BBK, khususnya pada manufaktur hijau, ekonomi digital, layanan kesehatan, energi terbarukan, dan logistik regional,” tutur Menko Airlangga.
Dalam acara tersebut, Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan investasi. Chairman Singapore Economic Development Board Png Cheong Boo menekankan nilai strategis investasi di Indonesia. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad juga mengajak para investor untuk memperluas investasi mereka di Indonesia.
Turut hadir: Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manangsang.
