(Vibizmedia – Padang) Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04% (yoy) menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil dan berdaya tahan. Kinerja investasi yang terus meningkat, perdagangan yang dinamis, serta optimisme masyarakat turut mendorong tercapainya target pertumbuhan saat ini. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai pertumbuhan 8% pada 2029 serta keluar dari middle income trap pada 2034.
Salah satu tantangan utama adalah backlog infrastruktur, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur di berbagai daerah. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari kinerja ekonomi daerah, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur daerah menjadi faktor penting untuk mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Dalam RPJMN 2020–2024, kebutuhan pendanaan infrastruktur ditetapkan sebesar Rp6.445 triliun, sementara pada RPJMN 2025–2029 meningkat menjadi Rp10.303 triliun. Untuk mendukung keterbatasan APBN dan APBD, berbagai skema pembiayaan kreatif dan peningkatan peran swasta menjadi sangat krusial untuk mencapai target tersebut.
Sebagai upaya memperkuat pemahaman tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan BUMN menggelar Sosialisasi Pembiayaan Kreatif untuk Infrastruktur Daerah di Padang, Sumatera Barat, Kamis (6/11). Kegiatan ini dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan secara luring maupun daring. Tujuannya adalah memperluas wawasan pemda mengenai berbagai opsi pendanaan alternatif guna mempercepat penyediaan infrastruktur yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Pemerintah pusat telah menyediakan banyak pilihan skema pembiayaan kreatif yang dapat dimanfaatkan pemda, sebagaimana diatur dalam UU No. 1/2022 tentang HKPD, PP No. 1/2024 tentang HKFN, dan berbagai regulasi lainnya,” ujar Deputi Ferry Irawan.
Ia juga memaparkan sejumlah success story implementasi pembiayaan kreatif, seperti pinjaman daerah untuk pembangunan RSUD Konawe dan KPDBU untuk PJU di Madiun.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengumumkan rencana penerbitan Sukuk Daerah Sumatera Barat pada semester I 2027. Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa sukuk dipilih tidak hanya untuk memperkuat pendanaan pembangunan melalui pasar modal, tetapi juga karena prinsip syariahnya sejalan dengan visi dan misi provinsi.
Pembangunan infrastruktur menjadi instrumen penting untuk membuka akses, meningkatkan kualitas hidup, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui sosialisasi yang melibatkan pemda se-Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ini, pemerintah berharap semakin banyak daerah memahami skema pembiayaan kreatif dan sinergi pendanaannya, sehingga dapat mengakses sumber pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Kemenko Perekonomian bersama K/L terkait dan mitra pembangunan akan terus mendorong penguatan ekonomi daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur.
