(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat pencapaian swasembada beras dan menghentikan seluruh bentuk impor yang tidak sesuai dengan kebijakan nasional. Penegasan ini disampaikan setelah muncul laporan mengenai masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh, tanpa persetujuan pemerintah pusat.
Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menekankan larangan impor karena stok nasional dinilai mencukupi, dan bahwa keberhasilan swasembada merupakan kehormatan bagi bangsa. Karena itu, pemerintah akan mengusut kasus tersebut secara tuntas. Amran menjelaskan bahwa beras ilegal yang masuk ke Sabang langsung disegel setelah ia berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam, serta memastikan beras tersebut tidak boleh keluar dari lokasi penyimpanan.
Ia menambahkan bahwa Indonesia tidak memiliki alasan untuk melakukan impor beras, mengingat proyeksi produksi nasional tahun 2025 yang mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data BPS. Ia juga menilai bahwa keputusan Indonesia untuk tidak mengimpor beras turut memengaruhi turunnya harga beras di pasar dunia.
Amran menyampaikan bahwa pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti informasi soal masuknya beras ilegal tersebut. Setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Perdagangan yang memastikan tidak ada izin impor yang diterbitkan, pemerintah langsung melakukan penyegelan dan melarang distribusi beras tersebut. Ia juga mengungkapkan adanya dugaan bahwa rencana impor itu telah dibahas sebelumnya, meskipun dalam risalah rapat pihak terkait sebenarnya tidak memberikan persetujuan.
Sebelumnya, ia juga telah mengumumkan penyegelan gudang PT Multazam Sabang Group yang ditengarai mengimpor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin, dan pemerintah meminta agar seluruh pihak yang terlibat ditelusuri lebih lanjut.
