(Vibizmedia – Johannesburg) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun ini berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025. Pertemuan tersebut menandai berakhirnya siklus pertama Presidensi G20. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk memastikan berbagai agenda prioritas Indonesia terwakili dalam forum global ini.
Sejak mengambil alih presidensi dari Brazil, Afrika Selatan telah menyelenggarakan rangkaian pertemuan mulai dari tingkat working group, task force, hingga pertemuan menteri. Pertemuan Sherpa ke-4 yang digelar menjelang KTT pada 16–19 November 2025 menjadi tahap akhir penyusunan draft Leaders’ Declaration.
“Proses negosiasi menghadapi tantangan besar. Sebagian besar Pertemuan Tingkat Menteri hanya menghasilkan Chair’s Summary, bukan deklarasi bersama, akibat perbedaan posisi antarnegara anggota,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sekaligus Sherpa G20 Indonesia, Edi Prio Pambudi.
Fokus utama saat ini adalah penyelesaian draft Johannesburg Leaders’ Declaration yang memuat puluhan paragraf terkait isu luas, seperti penguatan ketahanan bencana, keberlanjutan utang negara berpendapatan rendah, mobilisasi pendanaan transisi energi berkeadilan, serta isu teknologi mencakup tata kelola data dan kecerdasan buatan (AI).
Indonesia menyampaikan pandangannya dalam tiga sesi utama KTT: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan; A Resilient World yang membahas mitigasi risiko iklim dan pangan; serta Fair and a Just Future for All.
Di tengah dinamika global, Indonesia tetap konsisten mendorong agenda domestik, termasuk implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk meningkatkan kepastian, kemudahan, dan transparansi investasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi perekonomian sekaligus mendukung posisi Indonesia di G20.
“Selain menutup siklus pertama kepemimpinan G20, momentum ini kami manfaatkan untuk menjembatani kepentingan negara berkembang. Indonesia berkomitmen mendorong Leaders’ Declaration yang menghasilkan solusi nyata bagi pertumbuhan global yang inklusif dan berkelanjutan, sembari memastikan kebijakan perizinan usaha nasional memperkuat daya saing investasi,” tutup Deputi Edi.
