(Vibizmedia-Nasional) Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu, 14 Desember 2025, untuk membahas penanganan bencana di wilayah Sumatra serta kesiapan pemerintah menghadapi liburan akhir tahun.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menjelaskan bahwa pertemuan tersebut digelar setelah Presiden Prabowo melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana. Presiden ingin memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat, terkoordinasi, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden meminta agar proses pembangunan dapat diselesaikan secepat mungkin sehingga masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.
Selain pembangunan hunian, Presiden juga memberikan perhatian serius pada pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Ia menginstruksikan penambahan alat berat, truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang mengalami dampak paling parah.
“Presiden ingin memastikan seluruh kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi secara menyeluruh dan optimal,” ujar Seskab Teddy.
Tak hanya fokus pada penanganan bencana, pertemuan tersebut juga membahas kesiapan pemerintah menghadapi liburan akhir tahun, termasuk menjaga stabilitas ketahanan pangan, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta perkembangan perekonomian nasional.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun. Insentif tersebut mencakup pengurangan harga secara signifikan pada tarif jalan tol, tiket pesawat, kereta api, kapal laut, serta pemanfaatan fasilitas publik lainnya.
Langkah Presiden Prabowo yang tetap bekerja dan memimpin rapat strategis di hari libur ini menegaskan komitmen pemerintah bahwa keselamatan dan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
