(Vibizmedia – Sumatera Barat) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mengakselerasi penanganan dampak bencana hidrometeorologi, dengan menitikberatkan pada pemulihan infrastruktur dasar serta pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Upaya tersebut menjadi agenda utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin langsung Gubernur Sumbar, Mahyeldi, di Auditorium Gubernuran, Senin (5/1/2026).
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur dan keterbatasan akses air bersih merupakan persoalan paling mendesak yang dirasakan masyarakat di wilayah terdampak. Kondisi tersebut mencakup kerusakan jalan dan jembatan, pendangkalan sungai, serta kebutuhan hunian sementara dan hunian tetap yang memerlukan penanganan segera secara terpadu.
“Yang paling dirasakan masyarakat saat ini adalah infrastruktur dan air bersih. Ini yang harus kita percepat penanganannya,” ujar Mahyeldi.
Dalam forum tersebut, Pemprov Sumbar mendorong percepatan pengerukan sungai sebagai bagian dari langkah mitigasi dan pengendalian risiko bencana ke depan. Pendangkalan sungai dan kerusakan tanggul dinilai meningkatkan kerawanan banjir, khususnya saat curah hujan tinggi.
Selain pemulihan infrastruktur, Gubernur Mahyeldi juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi air minum bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terputus, terlebih dalam situasi pascabencana.
“Air bersih adalah kebutuhan mendesak. Karena itu, penanganannya harus jelas, cepat, dan terkoordinasi,” tegasnya.
Melalui FGD ini, Gubernur meminta balai dan satuan kerja teknis terkait untuk memaparkan rencana kerja beserta jadwal penanganan secara terbuka. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat terkait tahapan dan waktu pelaksanaan perbaikan.
Pemprov Sumbar berharap, melalui sinergi lintas sektor serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota maupun instansi vertikal, percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan air bersih dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak bencana.
FGD tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Barat, para bupati dan wali kota yang mengikuti secara daring, Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan berbagai instansi dan kementerian terkait. Turut hadir perwakilan Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, Bappenas, serta satuan kerja dan UPT balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Permukiman.
