(Vibizmedia – Industri) Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa deretan penghargaan internasional yang diraih sektor pariwisata Indonesia merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat di tingkat desa.
Penghargaan tersebut tidak hanya milik Kementerian Pariwisata, tetapi kontribusi banyak pihak dalam mengembangkan destinasi dan meningkatkan kualitas layanan pariwisata. Pemerintah daerah berperan dalam penataan dan pengembangan destinasi, sementara masyarakat desa turut menggerakkan desa wisata sebagai motor ekonomi lokal.
Hal itu disampaikan Menpar Widiyanti dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026), menanggapi pertanyaan DPR mengenai manfaat penghargaan internasional bagi masyarakat.
Beberapa penghargaan pariwisata Indonesia antara lain Michelin Keys yang diberikan kepada 33 hotel, penghargaan Best Tourism Village dan Best Tourism Village Upgrade Programme dari UN Tourism untuk Desa Wisata Pemuteran di Bali dan Desa Wisata Osing Kemiren di Banyuwangi, serta berbagai pengakuan global lainnya.
Pengakuan internasional tersebut memperkuat kredibilitas pariwisata Indonesia sekaligus menjadi sarana promosi yang efektif. Citra positif di tingkat global dinilai mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Tanah Air. Ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, termasuk bagi pelaku UMKM dan sektor usaha pariwisata yang menyerap banyak tenaga kerja.
“Lebih dari itu, ini merupakan kebanggaan bersama seluruh pemangku kepentingan pariwisata Indonesia,” ujar Widiyanti.
Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay mendorong Kementerian Pariwisata agar memprioritaskan penyerapan anggaran pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan UMKM.
Komisi VII juga menekankan pentingnya konsistensi dan kualitas penyampaian data pembangunan kepariwisataan yang transparan dan akuntabel, serta penguatan kebijakan pembangunan destinasi yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan. Hal tersebut mencakup penataan kawasan, peningkatan konektivitas, pengelolaan kebersihan dan higienitas, serta audit tata ruang melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dalam aspek keselamatan, Komisi VII meminta penyusunan standar nasional keselamatan dan keamanan pariwisata yang mencakup transportasi, destinasi, aktivitas wisata, dan fasilitas pendukung yang diawasi secara berkala. Koordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam juga didorong untuk pemulihan destinasi terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Selain itu, Komisi VII mendorong optimalisasi pendampingan desa wisata di wilayah 3T dan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Menpar Widiyanti menegaskan bahwa pengawasan dan dukungan Komisi VII menjadi kunci agar program Kementerian Pariwisata berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
