(Vibizmedia-Nasional) Sektor industri pengolahan kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai motor penggerak perekonomian nasional sepanjang 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan pada 2025 mencapai 5,30 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, capaian positif tersebut tidak terlepas dari kontribusi industri agro yang konsisten menjadi penopang utama industri pengolahan nonmigas.
“Per Desember 2025 industri agro mencatatkan kontribusi sebesar 52,09 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas. Capaian ini menunjukkan peran penting sektor industri agro dalam memperkuat struktur industri nasional,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/3).
Menurutnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berkomitmen memperkuat daya saing industri agro, termasuk penguatan industri pengolahan kakao nasional. Kemenperin bersama Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO) menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu tumpuan industri pengolahan kakao (grinding) di kawasan Asia maupun global.
Sejak 2025, ketersediaan bahan baku biji kakao dalam negeri menunjukkan tren peningkatan sehingga mendorong penguatan kapasitas grinding nasional.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menjelaskan bahwa pada 2024 terjadi disrupsi pasokan biji kakao global, khususnya dari Afrika Barat. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan aktivitas grinding di berbagai negara pengolah kakao.
Memasuki 2025, pasokan biji kakao domestik mulai meningkat dan mampu menopang industri pengolahan kakao nasional dengan pertumbuhan sebesar 4,43 persen dan volume grinding mencapai 422.176 ton. Industri ini turut menyumbang devisa sebesar USD 3,42 miliar.
“Prestasi ini menempatkan Indonesia sebagai produsen kakao olahan keempat terbesar di dunia. Saat ini Indonesia telah menyuplai 8,46 persen kebutuhan kakao olahan global, meliputi cocoa butter, cocoa liquor, cocoa cake, dan cocoa powder,” jelas Putu.
Ia menambahkan, posisi tersebut mempertegas peran strategis Indonesia dalam rantai pasok global, terutama untuk menangkap peluang ketika permintaan dunia kembali meningkat.
Untuk menjawab tantangan keterbatasan bahan baku, pemerintah mengintegrasikan komoditas kakao ke dalam skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia kakao dari hulu hingga hilir, revitalisasi kebun kakao, serta penguatan riset dan inovasi.
Sebagai bagian dari penguatan hilirisasi, Kemenperin juga mengalokasikan anggaran restrukturisasi mesin yang dapat dimanfaatkan industri pengolahan kakao dan cokelat guna meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing di pasar global.
Dari sisi kebijakan global, penundaan implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) serta pemberian tarif 0 persen dari Amerika Serikat terhadap produk kakao dan cokelat Indonesia dinilai memberikan ruang ekspansi ekspor yang lebih luas bagi industri nasional.
Penguatan peran Indonesia di tingkat global juga ditandai dengan penyelenggaraan The 9th Indonesia International Cocoa Conference (IICC) pada 22–24 Juli 2026 di Yogyakarta. Konferensi bertema “The Rise of Indonesian Cocoa: The Pearl of Asia for the World” tersebut diharapkan menjadi forum strategis bagi pelaku industri, pemangku kepentingan, dan mitra internasional dalam mendorong transformasi industri kakao nasional.
“Kami optimistis sinergi kebijakan hulu–hilir, peningkatan produktivitas bahan baku, serta modernisasi industri akan semakin memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan industri kakao Asia dan pemain utama dalam rantai pasok kakao dunia,” pungkas Putu.
