(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah memperkuat peran sains dan teknologi sebagai pendorong utama pembangunan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk 18.215 kegiatan riset dan pengembangan di seluruh Indonesia pada 2026. Fokus utama program ini adalah menghasilkan solusi nyata bagi berbagai persoalan strategis nasional.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah mengumumkan penerima pendanaan tersebut pada Kamis (9/4/2026). Program ini merupakan bagian dari kebijakan “Diktisaintek Berdampak” yang menekankan agar hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan industri.
Pendanaan disalurkan melalui sembilan program utama, meliputi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hilirisasi riset prioritas, hingga kolaborasi internasional. Seluruh program diarahkan untuk menjawab tantangan nasional, seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pengendalian tuberkulosis, pengelolaan sampah terpadu, hingga rehabilitasi pascabencana di wilayah Sumatra.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mendorong dampak nyata dari riset. Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha menjadi kunci agar inovasi dapat diimplementasikan secara luas.
Ia juga menekankan bahwa sains dan teknologi harus menjadi motor penggerak pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi nasional.
Secara nasional, penerima pendanaan berasal dari dosen di 38 provinsi, dengan komposisi 40 persen dari perguruan tinggi negeri dan 60 persen dari perguruan tinggi swasta, mencerminkan upaya pemerataan akses dan penguatan ekosistem riset yang inklusif.
Dari sisi prioritas, sektor kesehatan mendapat alokasi terbesar sebesar 27 persen, disusul ketahanan pangan 25 persen, hilirisasi dan industrialisasi 16 persen, serta digitalisasi—termasuk kecerdasan buatan dan semikonduktor—sebesar 15 persen. Sisanya mencakup sektor energi, manufaktur dan material maju, maritim, pertahanan, serta riset sosial humaniora.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman, menyatakan bahwa skema pendanaan tahun ini dirancang untuk mempercepat hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Secara rinci, Program Penelitian menjadi yang terbesar dengan 13.028 proposal didanai senilai Rp1,04 triliun. Program Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan 3.328 tim dengan fokus pemberdayaan wilayah 3T dan kelompok rentan. Sementara itu, Program Hilirisasi Riset Prioritas mendukung 925 proposal guna mempercepat transfer teknologi ke industri.
Program lain mencakup pengujian model dan prototipe, riset konsorsium unggulan, penguatan pusat unggulan iptek, hingga Program Mahasiswa Berdampak yang melibatkan lebih dari 10 ribu mahasiswa dalam pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Selain itu, penguatan inovasi berbasis budaya dilakukan melalui Program Inovasi Seni Nusantara, serta kolaborasi global melalui Program PHC-Nusantara yang melibatkan kerja sama riset antara Indonesia dan Prancis.
Dari sisi tata kelola, Kemendiktisaintek juga menyesuaikan jadwal pengumuman guna memastikan implementasi kebijakan honorarium peneliti hingga 25 persen dapat berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan mulai tahun anggaran 2026.
Melalui pendanaan ini, pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan riset sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat industri, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
