(VIbizmedia – Jakarta) Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di lingkungan birokrasi tidak ditentukan oleh banyaknya aplikasi yang dibuat oleh instansi. Ukuran utamanya justru terletak pada kemampuan menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Digitalisasi semestinya menjadi alat untuk menyelesaikan persoalan publik secara efektif, bukan sekadar menghadirkan sistem atau aplikasi baru yang justru berpotensi membingungkan masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan bahwa perubahan pola pikir aparatur menjadi fondasi utama dalam proses transformasi ini. Pemanfaatan teknologi harus terintegrasi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di lapangan.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya sebatas mendukung pekerjaan administratif, tetapi juga harus mendorong cara berpikir yang lebih solutif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia juga menilai Indonesia tengah berada pada fase penting dalam transformasi digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, aparatur pemerintah dituntut tidak sekadar menjadi pengguna, tetapi mampu memanfaatkannya untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Keberhasilan transformasi ini, lanjutnya, lebih ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dibandingkan kecanggihan teknologi yang dimiliki.
Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menghadirkan program Digital Leadership Academy (DLA) guna membekali para pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan kompetensi strategis. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan siber, tata kelola data, kecerdasan artifisial (AI), hingga integrasi layanan pemerintahan.
Melalui penguatan kapasitas tersebut, para pemimpin instansi diharapkan mampu menjadi penggerak utama perubahan. Pada akhirnya, transformasi digital yang berhasil adalah yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui birokrasi yang lebih sederhana, transparan, terintegrasi, dan responsif.
