(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kinerja APBN Semester I 2026 tetap sehat dan terjaga meski di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara menunjukkan pertumbuhan kuat yang ditopang oleh penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Secara keseluruhan, capaian semester I menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur positif,” ujar Menkeu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Dari sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Semester I 2026 mencapai Rp1.298,6 triliun atau tumbuh 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, antara lain pelaksanaan program MBG, penyaluran bantuan sosial seperti iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta pembayaran gaji aparatur termasuk THR dan gaji ke-13.
Sementara itu, transfer ke daerah telah mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN, yang merupakan realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir.
APBN juga tetap menjalankan fungsinya sebagai shock absorber melalui kebijakan fiskal yang menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mempertahankan harga BBM bersubsidi guna melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar belanja negara semakin efektif dalam mendukung pembangunan.
“Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada 2026 menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi pada semester pertama,” jelasnya.
Defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB, yang masih berada dalam batas terkendali.
Menkeu menegaskan pemerintah akan terus menjaga kesehatan APBN, meningkatkan kualitas belanja, serta mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak.
“APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel,” pungkasnya.
