(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026). Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat namun substantif dengan membahas sejumlah agenda strategis kebangsaan, mulai dari persiapan Sidang Tahunan MPR 2026, peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR, hingga penyampaian konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan sekaligus konsultasi antarlembaga negara mengenai berbagai agenda nasional yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
“Baru saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Majelis Permusyawaratan Rakyat. Diskusi dan pembicaraan berlangsung cukup intens, rileks, dan substantif. Kedatangan kami bertemu dengan Presiden, pertama, bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi di antara para pemimpin lembaga negara,” ujar Ahmad Muzani usai pertemuan.
Dalam kesempatan itu, pimpinan MPR secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus mendatang. Pada sidang tersebut, Presiden akan menyampaikan laporan tahunan mengenai kinerja lembaga-lembaga negara di hadapan Sidang MPR.
“Kedatangan kami pada hari ini mengundang kehadiran Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara untuk menyampaikan laporan tahunan atas kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Muzani.
Selain itu, MPR juga mengundang Presiden menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR yang akan digelar bersamaan pada 29 Agustus 2026. Menurut Muzani, penggabungan dua momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat semangat kebangsaan dan penghormatan terhadap konstitusi.
Agenda penting lainnya dalam pertemuan tersebut adalah penyerahan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Presiden. Dokumen yang sebelumnya masih berupa draf itu disampaikan untuk mendapatkan masukan sekaligus menjadi bahan diskusi sebelum difinalisasi.
“Dalam kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara,” jelasnya.
Menurut Muzani, Presiden Prabowo pada prinsipnya menyambut baik penyusunan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang dan dapat menjadi acuan lintas pemerintahan. Dengan demikian, arah pembangunan nasional diharapkan tetap konsisten meski terjadi pergantian kepemimpinan.
“Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi,” ujar Muzani.
Pembahasan mengenai PPHN kembali menjadi perhatian karena dinilai dapat menghadirkan kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang, sekaligus menjadi panduan strategis bagi setiap pemerintahan tanpa menghilangkan mandat konstitusional yang diperoleh melalui pemilihan umum.
