(Vibizmedia-Kolom) Ada perubahan besar yang sedang berlangsung dalam sistem pembayaran Indonesia. Perubahan itu mungkin terlihat sederhana di tangan masyarakat, tetapi sesungguhnya memiliki arti strategis bagi masa depan ekonomi nasional. Bank Indonesia tidak hanya mengembangkan QRIS (Quick Response Code Indonesian) sebagai standar pembayaran digital nasional. Kini, Indonesia juga memiliki Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang dikembangkan sebagai instrumen kredit domestik.
Sekilas, QRIS dan KKI terlihat sebagai dua hal yang berbeda. QRIS adalah cara melakukan pembayaran menggunakan kode QR, sementara KKI adalah instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit. Namun, jika melihat arah pengembangannya, keduanya justru memiliki hubungan yang sangat erat.
KKI tidak harus menjadi pesaing QRIS. Justru, KKI dapat tumbuh dan berkembang melalui ekosistem QRIS yang sudah lebih dahulu diterima masyarakat.
QRIS Bukan Sekadar QR Code
Banyak orang mungkin melihat QRIS hanya sebagai kode QR yang dipindai ketika membayar makanan, berbelanja, naik transportasi, atau melakukan transaksi di berbagai tempat. Padahal, QRIS memiliki fungsi yang jauh lebih besar. QRIS merupakan standar pembayaran yang memungkinkan berbagai penyedia jasa pembayaran terhubung dalam satu sistem. Dengan QRIS, masyarakat tidak perlu berhadapan dengan banyak kode QR berbeda dari berbagai bank atau aplikasi. Satu QRIS dapat digunakan oleh berbagai sumber dana. Di sinilah kekuatan QRIS, bukan sekadar alat pembayaran. QRIS adalah infrastruktur yang mempertemukan konsumen, merchant, bank, dan penyedia jasa pembayaran dalam satu ekosistem. Dan ekosistem itu sudah sangat besar.
Penggunaan di Indonesia mencatatkan rekor baru pada Semester I-2026. Data Bank Indonesia menunjukkan volume transaksi QRIS melonjak hingga 12,55 miliar transaksi dengan nilai Rp1,12 kuadriliun (proyeksi tahun 2026), tumbuh signifikan sebesar 107% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 (6,05 miliar). Dari sisi nilai ekonomi, transaksi QRIS menembus angka Rp600,69 triliun. Lompatan angka ini menandakan perubahan mendasar dalam perilaku transaksi masyarakat Indonesia. Pembayaran nirtunai (cashless) kini bukan lagi gaya hidup eksklusif masyarakat perkotaan, melainkan kebutuhan harian yang makin merata.
Kunci keberhasilan ekspansi QRIS terletak pada penetrasinya di level akar rumput. Dengan jumlah pengguna yang mencapai 66 juta jiwa dan 44,86 juta gerai (merchant) yang terhubung, QRIS menjadi jembatan inklusi keuangan paling efektif di tanah air. Menariknya, mayoritas dari puluhan juta gerai tersebut merupakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pedagang pasar tradisional. Kehadiran QRIS tidak hanya memudahkan proses pembayaran, tetapi juga mencatat riwayat transaksi secara digital. Ini menjadi modal penting bagi pelaku usaha kecil untuk membangun credit scoring agar lebih mudah mengakses pembiayaan formal perbankan.
Langkah Bank Indonesia menetapkan target agresif di tahun 2026, yakni 17 miliar volume transaksi, 70 juta pengguna, dan 47 juta gerai merupakan optimisme yang terukur. Strategi ekspansi ke sektor transportasi publik dan perluasan QRIS antarnegara (cross-border) di ASEAN hingga Asia Timur terbukti memperkuat posisi rupiah dan efisiensi transaksi internasional.
Namun, tantangan literasi keuangan dan keamanan siber tetap menjadi pekerjaan rumah utama. Seiring dengan makin luasnya ekosistem digital, perlindungan data pribadi serta edukasi terhadap potensi kejahatan finansial digital harus berjalan seiring dengan peningkatan infrastruktur teknologi.
QRIS telah membuktikan bahwa inovasi sistem pembayaran publik mampu menggerakkan roda ekonomi secara inklusif. Melalui kolaborasi antara regulator, perbankan, dan ekosistem digital, pemanfaatan QRIS menjadi bukti nyata akselerasi ekonomi digital Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa QRIS bukan lagi sekadar teknologi pembayaran baru. QRIS sudah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia.
Di Mana Posisi KKI?
Di sinilah KKI menjadi menarik. Selama ini, kartu kredit identik dengan kartu yang terhubung dengan jaringan pembayaran internasional. Model tersebut tentu memiliki kelebihan, terutama untuk transaksi lintas negara. Namun Indonesia juga membutuhkan instrumen kredit domestik yang dapat memperkuat sistem pembayaran nasional. KKI dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Bank Indonesia menjelaskan bahwa KKI merupakan instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit yang diproses secara domestik melalui Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. KKI dikembangkan untuk mendukung transaksi domestik, termasuk transaksi pemerintah dan kemudian diperluas ke transaksi ritel.
Yang lebih menarik, KKI kini dapat digunakan sebagai sumber dana dalam transaksi QRIS. Artinya, masyarakat nantinya dapat melakukan transaksi melalui QRIS menggunakan fasilitas kredit dari KKI.
Ini adalah titik temu yang sangat penting.
Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment) yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif, serta setiap kemajuan sistem pembayaran harus bermuara pada satu tujuan, yaitu kebijakan pro-growth yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat pertahanan dan daya saing perekonomian nasional, kata Pjs. Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti saat peluncuran beberapa waktu lalu. Menurutnya, integrasi pembiayaan domestik penting bagi daya tahan ekonomi nasional.
Di sisi lain, optimisme senada datang dari pelaku pasar. Santoso Liem, Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sekaligus Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Baginya, KKI yang terhubung langsung dengan ekosistem QRIS berpotensi menggeser sebagian transaksi kartu kredit konvensional ke skema pemrosesan domestik. Dari total pangsa pasar kartu kredit yang ada saat ini sekitar 15%, potensi peralihan ke KKI diperkirakan bisa mencapai 10% karena kepraktisan dan keterhubungannya dengan QRIS, beberapa waktu lalu.
QRIS sebagai “Jalan Raya”, KKI sebagai “Kendaraan”
Kalau ingin menggunakan bahasa sederhana, QRIS bisa kita ibaratkan sebagai jalan raya pembayaran digital Indonesia. Di jalan tersebut dapat berjalan berbagai kendaraan. Ada uang elektronik. Ada rekening bank. Ada kartu debit. Ada fasilitas kredit. Dan kini ada KKI. Dengan cara berpikir seperti ini, kita dapat melihat bahwa KKI tidak perlu membangun jaringan merchant dari awal. Jaringan penerimaan sudah tersedia melalui QRIS. Inilah yang membuat hubungan KKI dan QRIS menjadi strategis. Semakin luas QRIS digunakan, semakin besar pula ruang bagi KKI untuk berkembang. Sebaliknya, semakin banyak sumber dana yang dapat digunakan melalui QRIS, semakin kuat pula posisi QRIS sebagai standar pembayaran nasional. Keduanya bisa saling memperkuat.
Bukan Sekadar Membuat Kartu Baru
Menurut saya, di sinilah kita harus berhati-hati melihat KKI. Jangan sampai KKI hanya dipahami sebagai upaya membuat “kartu kredit versi Indonesia”. Jika hanya dilihat sebagai kartu fisik, maknanya menjadi terlalu kecil. Dunia pembayaran sedang berubah. Masyarakat semakin jarang memikirkan bentuk alat pembayaran. Mereka lebih peduli apakah transaksi mudah dilakukan, aman, cepat, dan tidak mahal. Karena itu, masa depan KKI kemungkinan besar tidak hanya berada pada kartu plastiknya.
Masa depan KKI justru berada pada ekosistem digital yang berada di belakangnya. Kartu bisa berubah menjadi aplikasi. Bisa menjadi pembayaran melalui QR. Bisa menjadi QRIS Tap. Bisa terintegrasi dengan berbagai layanan digital. Yang penting bukan lagi bentuk kartunya, tetapi fasilitas kredit yang dapat digunakan masyarakat dengan mudah dan aman.
Peluang Besar bagi UMKM
Hubungan KKI dan QRIS juga memiliki arti penting bagi UMKM. Saat ini, sebagian besar merchant QRIS adalah UMKM. Ini berarti infrastruktur pembayaran digital nasional sudah masuk sampai ke warung, toko kecil, pedagang makanan, usaha rumahan, hingga berbagai usaha mikro di daerah.
Jika ekosistem kredit dapat terhubung dengan ekosistem pembayaran tersebut, maka peluangnya menjadi lebih besar. Transaksi pembayaran dapat menjadi bagian dari ekosistem pembiayaan. Namun tentu saja harus dilakukan dengan hati-hati.
Kemudahan memperoleh kredit harus diikuti dengan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Jangan sampai kemudahan pembayaran berubah menjadi kemudahan berutang tanpa kemampuan membayar. Karena itu, keberhasilan KKI bukan hanya soal seberapa banyak orang menggunakannya, tetapi juga bagaimana instrumen tersebut digunakan secara sehat.
Tantangannya Bukan Lagi Teknologi
Menurut saya, teknologi bukan lagi persoalan utama. QRIS sudah ada. GPN sudah ada. Bank-bank nasional memiliki infrastruktur digital. Merchant QRIS sudah puluhan juta. Tantangan berikutnya adalah menciptakan alasan mengapa masyarakat mau menggunakan KKI.
Apa kelebihannya? Apakah biaya dan bunganya kompetitif? Apakah limit kreditnya sesuai kebutuhan? Apakah pengguna mendapatkan manfaat seperti reward atau program loyalitas? Apakah transaksi online dapat dilakukan dengan mudah? Apakah sistem pengaduan dan perlindungan konsumennya kuat? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang akan menentukan masa depan KKI. Sebab masyarakat pada akhirnya tidak memilih produk hanya karena produk tersebut dibuat di Indonesia. Masyarakat memilih produk yang berguna, mudah, aman, dan memberikan nilai lebih.
Efisiensi Juga Menjadi Kunci
Ekosistem pembayaran tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga biaya. Bank Indonesia terus mengatur biaya transaksi QRIS agar tetap terjangkau, termasuk kebijakan MDR yang memberikan tarif 0 persen untuk kategori transaksi tertentu. Mulai 1 Oktober 2026, MDR 0 persen diperluas kepada merchant kecil, menengah, dan besar untuk transaksi hingga Rp100.000.
Kebijakan seperti ini penting karena semakin rendah hambatan biaya, semakin besar peluang masyarakat dan pelaku usaha menggunakan pembayaran digital. Namun, efisiensi juga harus tetap diimbangi dengan keberlanjutan industri. Bank, penyedia teknologi, penyelenggara sistem pembayaran, dan pelaku industri lainnya membutuhkan investasi untuk menjaga keamanan, teknologi, dan kualitas layanan. Karena itu, ekosistem pembayaran yang baik bukan hanya ekosistem yang murah. Tetapi ekosistem yang murah bagi pengguna sekaligus sehat bagi industri.
Jangan Sampai KKI Hanya Menjadi Simbol
Menurut penulis, inilah tantangan terbesar KKI. Jangan sampai KKI hanya menjadi simbol kebanggaan karena Indonesia memiliki kartu kredit sendiri. Kita membutuhkan lebih dari itu. KKI harus memberikan manfaat nyata. Harus mudah digunakan. Harus aman. Harus kompetitif. Harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang paling penting, harus benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jika semua itu dapat diwujudkan, KKI memiliki peluang untuk berkembang menjadi bagian penting dari sistem pembayaran Indonesia.
Kedaulatan Tidak Berarti Menutup Diri
Ada satu hal yang menurut penulis juga penting. Membangun sistem pembayaran nasional bukan berarti Indonesia harus menutup diri dari sistem global. Indonesia tetap membutuhkan konektivitas internasional. Pelaku usaha membutuhkan pembayaran lintas negara. Masyarakat Indonesia juga semakin sering bepergian dan melakukan transaksi di luar negeri. Karena itu, kedaulatan sistem pembayaran seharusnya tidak berarti menggantikan dunia dengan sistem kita sendiri. Kedaulatan berarti Indonesia memiliki sistem domestik yang kuat sehingga ketika terhubung dengan dunia internasional, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna. Indonesia juga memiliki posisi untuk menentukan arah dan standar.
QRIS sendiri sudah dikembangkan untuk mendukung konektivitas pembayaran lintas negara. Ini menunjukkan bahwa membangun sistem nasional tidak harus berarti menjadi tertutup. Justru sebaliknya. Kita membangun fondasi yang kuat di dalam negeri agar mampu bersaing dan terhubung lebih baik dengan dunia.
Masa Depan KKI Ada di Ekosistemnya
KKI harus dilihat sebagai bagian dari perjalanan panjang Indonesia membangun kemandirian ekonomi digital. Saya tidak melihat pertanyaan utamanya sebagai apakah KKI bisa menggantikan kartu kredit asing? Menurut penulis, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Indonesia mampu membangun ekosistem pembayaran dan kredit yang kuat dengan infrastrukturnya sendiri? QRIS sudah memberikan jawaban awal. Indonesia telah membuktikan bahwa kita mampu membangun standar pembayaran digital yang digunakan puluhan juta masyarakat dan merchant. Sekarang KKI memiliki kesempatan untuk membawa keberhasilan itu ke tahap berikutnya yakni menghubungkan pembayaran digital dengan fasilitas kredit domestik. Karena itu, menurut penulis, KKI jangan berhenti pada label Kartu Kredit Indonesia. KKI harus menjadi bagian dari arsitektur keuangan digital Indonesia. QRIS menjadi pintu transaksinya. GPN menjadi salah satu fondasi infrastrukturnya. Perbankan menjadi sumber pembiayaannya. KKI menjadi salah satu instrumen kreditnya. Dan masyarakat menjadi pusat dari seluruh ekosistem tersebut.
Penulis bahkan melihat kemungkinan bahwa suatu hari nanti masyarakat tidak lagi terlalu peduli apakah mereka membayar menggunakan kartu fisik, telepon seluler, QRIS, atau teknologi lainnya. Yang mereka pedulikan adalah mudah, aman dan menguntungkan. Jika KKI mampu memenuhi tiga hal tersebut, maka ia tidak membutuhkan terlalu banyak promosi untuk tumbuh.
Masyarakat akan menggunakannya karena memang membutuhkan. Dan ketika itu terjadi, KKI tidak lagi sekadar menjadi produk baru dalam industri kartu kredit, tetapi akan menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi digital Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan KKI tidak ditentukan oleh seberapa sering kita menyebutnya sebagai produk nasional.
Karena itu, penulis melihat QRIS dan KKI bukan sekadar dua instrumen pembayaran, melainkan bagian dari perjalanan yang lebih besar, dari digitalisasi pembayaran menuju kedaulatan ekosistem keuangan digital Indonesia. Jika berhasil, KKI bukan hanya akan dikenang sebagai kartu kredit nasional, tetapi sebagai salah satu tonggak Indonesia dalam membangun sistem pembayaran dan kredit digital yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan. Semoga…
