(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka ruang dialog dengan para analis ekonomi sektor keuangan untuk membahas perkembangan perekonomian nasional sekaligus arah kebijakan fiskal tahun 2027. Diskusi yang mempertemukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan sejumlah analis ekonomi tersebut berlangsung di Aula Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Forum tersebut menjadi sarana pertukaran pandangan dan masukan dari kalangan analis mengenai kondisi ekonomi terkini, tantangan yang perlu diantisipasi, serta strategi fiskal yang perlu disiapkan pemerintah dalam RAPBN 2027.
Pada awal pertemuan, Purbaya memaparkan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia hingga triwulan II-2026. Menurutnya, fundamental ekonomi nasional masih relatif terjaga meskipun lingkungan global menghadapi tekanan akibat konflik geopolitik, kenaikan harga energi, serta volatilitas pasar keuangan internasional.
Dalam situasi tersebut, pemerintah optimistis APBN tetap mampu menjalankan perannya sebagai shock absorber hingga akhir 2026, sekaligus memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi domestik.
RAPBN 2027 Fokus pada Kualitas Belanja
Kondisi ekonomi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusun RAPBN 2027. Kebijakan fiskal tahun depan diarahkan tidak hanya untuk mengoptimalkan penerimaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara.
Pemerintah akan menajamkan pemberian insentif kepada sektor riil serta memastikan pengelolaan defisit dan pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati. Program yang memiliki multiplier effect besar akan menjadi prioritas, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan, hilirisasi, dan pembangunan sumber daya manusia.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat anggaran negara memberikan dampak yang lebih besar terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.
Penerimaan Pajak Didorong Tanpa Kenaikan Tarif
Pada sisi pendapatan negara, pemerintah akan meningkatkan penerimaan perpajakan melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi, bukan dengan menaikkan tarif pajak.
Perluasan basis pajak akan dilakukan dengan memanfaatkan data secara lebih optimal, meningkatkan kepatuhan sukarela melalui pelayanan yang semakin mudah, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.
Purbaya mengatakan, perbaikan kualitas pemungutan pajak menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan penerimaan negara. Ia juga melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan perpajakan.
“Dengan kondisi sekarang, kita bisa sukses kalau efisiensi tax collection diperbaiki. Dalam tujuh-delapan bulan terakhir ini tax tumbuh, padahal saya tidak naikkan tax rate, tapi saya pastikan orang kerja dalam kondisi baik,” ungkap Purbaya.
Menurutnya, strategi tersebut akan terus diperbaiki dengan membangun sistem pemungutan pajak yang lebih efektif. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat juga diharapkan secara alami meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif.
Diversifikasi Pembiayaan untuk Jaga Stabilitas
Dari sisi pembiayaan, pemerintah berkomitmen mempertahankan pengelolaan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Target defisit 2027 dirancang agar tetap menyediakan ruang yang memadai untuk membiayai program prioritas tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
Pengelolaan pembiayaan juga akan memperhatikan kepercayaan investor dan kesinambungan rasio utang agar tetap berada pada tingkat yang aman dan terkendali.
Pemerintah akan melakukan diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk untuk menjaga kebutuhan pendanaan melalui surat utang negara.
“Diversifikasi pembiayaan akan kita lakukan untuk menjaga resourcing pembiayaan surat utang kita. Kita masih bisa jaga stabilitas, saya bisa jaga stabilitas surat utang lebih baik, artinya stabilitas ekonomi juga lebih baik,” jelas Purbaya.
Perkuat Kebijakan Berbasis Masukan Pasar
Pelibatan analis ekonomi dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenkeu memperluas komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan sektor keuangan.
Masukan dari analis diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh perspektif yang lebih beragam mengenai risiko dan perkembangan makroekonomi, termasuk respons pasar terhadap kebijakan fiskal.
Melalui dialog semacam ini, pemerintah ingin memastikan penyusunan RAPBN 2027 tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, tetapi juga memperhitungkan dinamika pasar, risiko global, serta kapasitas fiskal nasional.
Dengan demikian, RAPBN 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen yang tetap responsif terhadap gejolak ekonomi, sekaligus kredibel dalam mendukung pertumbuhan dan menjaga kesehatan APBN dalam jangka panjang.
