(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah menegaskan pembangunan Papua tidak cukup hanya bertumpu pada besarnya potensi sumber daya alam, tetapi harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk itu, kesempatan adanya ruang dialog antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat adat, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperluas.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan komitmen tersebut saat meresmikan PAPEDA Summit 2026 bertema “Papua Aksi untuk Pembangunan, Ekonomi, dan Alam Berkelanjutan” di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (3/9/2026). Forum tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya serta 56 mitra pembangunan dan lembaga donor.
Menurut Zulkifli, pembangunan Papua harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat sekaligus menjaga kekayaan alam dan laut Papua.
“Saya bersedia berdialog, berkomunikasi, dan memfasilitasi. Kita ingin Papua maju dan Papua penuh damai. PAPEDA Summit harus menjadi ruang untuk kita bicara bersama tentang apa yang benar-benar dibutuhkan Papua,” ujar Zulkifli.
Salah satu fokusnya adalah memastikan pangan tersedia dengan harga terjangkau. Pemerintah juga mengembangkan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan dengan melibatkan masyarakat lokal, sekaligus menjaga hutan dan wilayah masyarakat adat.
Perhatian juga diberikan kepada nelayan yang dinilai masih membutuhkan penguatan. Zulkifli menyebut nilai tukar nelayan saat ini sekitar 103 dan banyak yang berada dalam kelompok desil 1–2. Pemerintah mendorong pengembangan Koperasi Nelayan Merah Putih, salah satunya di Biak, dengan target meningkatkan nilai tukar nelayan menjadi 120 pada 2027.
Sebagai Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Zulhas juga mendorong percepatan pemanfaatan dana lingkungan hidup sekitar Rp22 triliun agar dapat segera mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.
Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua terus diwujudkan melalui berbagai program, termasuk penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah melalui KEPP OKP.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar potensi itu dapat kita kelola, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Papua,” pungkasnya.
