(Vibizmedia-Nasional) Rencana pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat mulai dimatangkan. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk program tersebut, dengan sasaran lebih dari 200 juta warga.
Setiap rekening nantinya direncanakan memperoleh saldo awal sebesar Rp50 ribu dari pemerintah. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebutuhan anggaran program diperkirakan mencapai sekitar Rp11 triliun apabila menjangkau 200 juta penduduk.
“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta dolar AS atau sekitar Rp11 T (triliun) lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Belum Dipastikan Masuk APBN 2026 atau 2027
Meski nilai anggarannya telah diperkirakan, Airlangga mengatakan belum dapat memastikan apakah program tersebut akan masuk dalam APBN 2026 atau APBN 2027.
Pelaksanaannya juga tidak akan dilakukan sekaligus. Pemerintah berencana melakukan pembukaan rekening secara bertahap.
“Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semua langsung segitu (Rp11 triliun), kan nantinya itu secara bertahap,” jelasnya.
Teknis program selanjutnya akan dibahas bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Jadi Sarana Penyaluran Bantuan
Program rekening gratis tersebut disiapkan bukan hanya untuk memperluas kepemilikan rekening bank, tetapi juga menjadi sarana penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
Kebijakan ini sekaligus diharapkan memperkuat inklusi keuangan masyarakat, terutama mereka yang selama ini belum memiliki akses terhadap layanan perbankan.
Sebelum diterapkan, pemerintah akan lebih dulu menyiapkan regulasi serta mekanisme pelaksanaannya.
“Kita siapkan. Mungkin nanti sesudah dirapatkan teknis, kita siapkan regulasinya, masuk ke dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif, kemudian baru sesudah itu kita buatkan timeline-nya,” kata Airlangga.
Mulai Diupayakan Sebelum Akhir 2026
Airlangga mengatakan pemerintah akan segera membahas teknis pelaksanaan bersama BI dan OJK. Pembukaan rekening ditargetkan dapat mulai dilakukan sebelum akhir 2026.
“Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll-out-nya. Kita akan bahas dengan BI dan OJK,” imbuhnya.
Sebelumnya, skema yang disiapkan pemerintah mencakup pembukaan rekening massal melalui BRI dan BSI dengan menggunakan data kependudukan dari Dukcapil.
Warga yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP akan menjadi sasaran program, termasuk masyarakat yang sebelumnya sudah mempunyai rekening di bank lain.
Selain memperoleh saldo awal Rp50 ribu, rekening tersebut direncanakan bebas biaya administrasi maupun biaya lainnya.
Jika terealisasi, program ini akan menjadi salah satu langkah besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah.
