(Vibizmedia-Nasional) Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) akan dibentuk untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut. Badan baru ini akan mengedepankan pendekatan berbasis sains, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.
Pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan dalam diskusi bersama sejumlah akademisi, peneliti, dan ilmuwan dari berbagai lembaga riset serta perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, BPGMN akan fokus pada upaya pencegahan karhutla. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi.
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli.
Berbeda dengan kelembagaan sebelumnya, BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden dan akan melibatkan para ilmuwan serta profesional.
Badan tersebut juga akan didukung anggaran yang memadai untuk memperkuat pencegahan karhutla, terutama di enam provinsi dengan kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli menyebut pembentukan BPGMN juga menjadi bagian dari keterbukaan terhadap masukan, evaluasi, dan kritik dari kalangan ilmuwan dalam pengelolaan gambut dan penanganan karhutla.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan, BRIN akan mendukung BPGMN terutama dalam pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas atau hotspot.
Teknologi kecerdasan buatan (AI) akan terus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot. Sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujar Arif.
Selain teknologi, strategi pencegahan juga akan diperkuat melalui pendekatan berbasis desa. Masyarakat setempat akan dilibatkan secara langsung, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Pendekatan tersebut dinilai penting karena masyarakat desa memiliki kedekatan langsung dengan kawasan gambut dan sumber daya di sekitarnya.
“Pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” kata Arif.
Pembahasan juga mencakup teknologi pemadaman dan solusi ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut. Beberapa teknologi yang dikaji antara lain water injection, pompa di tingkat desa, serta bahan alternatif untuk pemadaman.
Dari sisi ekonomi, pengembangan mata pencaharian masyarakat juga menjadi bagian dari strategi jangka pendek hingga jangka panjang.
Arif menyebut sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut. Karena itu, pengelolaan gambut tidak hanya membutuhkan pendekatan lingkungan, tetapi juga solusi ekonomi bagi masyarakat.
Untuk jangka panjang, sagu menjadi salah satu alternatif yang dibahas karena memiliki potensi dikembangkan di kawasan gambut, meski membutuhkan waktu sekitar delapan tahun. Untuk jangka menengah, kopi menjadi salah satu pilihan, sedangkan tanaman hortikultura dinilai dapat menjadi alternatif untuk kebutuhan jangka pendek.
Dengan kombinasi AI, deteksi dini, teknologi pemadaman, penguatan masyarakat desa, dan pengembangan mata pencaharian, pengelolaan kawasan gambut diarahkan tidak hanya untuk menangani kebakaran, tetapi terutama mencegahnya sejak awal.
