(Vibizmedia – Jakarta) Perekonomian Indonesia masih mampu mempertahankan pertumbuhan positif di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global. Pada semester I-2026, ekonomi nasional tumbuh 5,45% secara kumulatif (c-to-c), sementara inflasi pada Agustus 2026 berada di level 3,19% secara tahunan (yoy).
Pemerintah berupaya menjaga momentum tersebut melalui sejumlah kebijakan, mulai dari mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan produktivitas, hingga memastikan ketersediaan pasokan pangan.
Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, pengembangan Ekonomi Hijau juga menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto. Arah tersebut sejalan dengan Asta Cita 2, yang antara lain mencakup pencapaian swasembada pangan, energi, dan air, sekaligus pengembangan ekonomi kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
Investasi dan Kebutuhan Energi Meningkat
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Untuk mencapai sasaran tersebut, investasi diperkirakan perlu tumbuh sekitar 8–9%, dengan kebutuhan penanaman modal mencapai Rp2.218–2.258 triliun.
Ketersediaan energi yang andal dan terjangkau menjadi salah satu faktor penting untuk menopang investasi, khususnya investasi yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Kebutuhan listrik nasional diproyeksikan mencapai 700–800 terawatt-jam pada 2030, sehingga kapasitas pembangkitan dan jaringan listrik perlu disiapkan sejak sekarang.
Presiden Prabowo Subianto juga mendorong peningkatan kapasitas pembangkit hingga 100 gigawatt peak dalam beberapa tahun mendatang, dengan energi terbarukan menjadi salah satu bagian penting dari pengembangan sistem kelistrikan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengembangan pembangkit berbasis energi surya yang dilengkapi sistem penyimpanan baterai berpotensi menekan emisi secara signifikan.
“Tentu kalau listrik berbasis pada solar panel dan baterai storage system, tentunya emisinya kan nol. Jadi kita menurunkan target daripada angka emisi mendekati nol di 2060, ini bisa maju 10-15 tahun. Ini yang tentu menjadi PR bagi kita semua,” tutur Airlangga dalam Seminar Nasional Investortrust bertema “*Green Economy 2045: Menjadikan Ekonomi Hijau sebagai Mesin Pertumbuhan Baru Menuju Indonesia Emas yang Inklusif, Berdaya Saing, Berkelanjutan” di Jakarta, Selasa (29/09).
Transmisi dan Elektrifikasi Diperkuat
Transisi energi tidak hanya membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit, tetapi juga jaringan listrik yang mampu menyalurkan energi secara efisien ke pusat-pusat konsumsi dan industri.
Karena itu, pemerintah merencanakan pembangunan jaringan transmisi sepanjang sekitar 47.758 kilometer-sirkuit. Infrastruktur tersebut diharapkan meningkatkan keandalan pasokan listrik sekaligus memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha dalam menentukan sumber energi sesuai kebutuhan.
Ketersediaan listrik hijau juga dinilai semakin penting bagi pengembangan sektor digital. Salah satunya industri data center, yang diproyeksikan terus berkembang dan membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar serta stabil.
Di sisi pemerataan akses energi, pemerintah menjalankan Program Listrik Desa. Pada 2025, program tersebut telah menyelesaikan elektrifikasi di 1.505 lokasi, sedangkan pada 2026 ditargetkan menjangkau 4.390 lokasi.
“Kalau ini semua jalan, elektrifikasinya kita mendekati di atas 99 persen dan indeks ketahanan energinya juga meningkat menjadi 7,13. Energi masih penyumbang emisi terbesar, oleh karena itu Bapak Presiden mendorong program 100 gigawatt tersebut,” ujar Airlangga.
Hilirisasi Mineral Jadi Peluang Ekonomi Hijau
Indonesia juga memiliki modal penting untuk mengembangkan ekonomi hijau melalui kekayaan sumber daya mineral strategis, antara lain nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara.
Pemerintah melihat hilirisasi yang didukung energi bersih, andal, dan kompetitif dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Sektor tersebut diproyeksikan memiliki potensi peningkatan nilai tambah hingga 67 kali lipat, dengan permintaan global yang diperkirakan mencapai USD5,91 triliun pada 2045.
Pengembangan industri berbasis mineral kritis juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Ketertarikan dari sejumlah negara, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada, terhadap kerja sama mineral kritis menjadi salah satu indikasi peluang tersebut.
Indonesia dinilai memiliki ruang untuk mengambil peran dalam diversifikasi rantai pasok mineral kritis dunia, terutama ketika berbagai negara berupaya mengurangi ketergantungan pada sumber pasokan tertentu.
“Jadi inilah the golden moment sebetulnya buat Indonesia untuk bisa dikembangkan. Dan di lain itu juga kita memiliki pasir silika yang jumlahnya besar, dan ini bisa mendorong untuk kita mempunyai tuan rumah untuk solar panel,” tambah Airlangga.
Pembiayaan Hijau dan SDM Disiapkan
Pengembangan ekonomi hijau juga membutuhkan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik proyek energi bersih. Pemerintah mendorong pemanfaatan berbagai instrumen, seperti green bonds, blended finance, serta skema kerja sama melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC).
Optimalisasi sumber pembiayaan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan proyek energi bersih sekaligus memperluas ekosistem investasi hijau di Indonesia.
Selain modal dan teknologi, kebutuhan tenaga kerja terampil juga menjadi perhatian. Pemerintah mendorong penguatan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi dan Program Vokasi untuk Job Creation agar ketersediaan SDM dapat mengikuti kebutuhan industri baru yang berkembang dalam ekonomi hijau.
Dengan demikian, transformasi menuju ekonomi hijau tidak hanya diarahkan untuk menurunkan emisi, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi baru, lapangan kerja, investasi, serta nilai tambah di dalam negeri.
Green Energy dan Digital Jadi Twin Engine
Airlangga melihat perpaduan antara transisi energi dan transformasi digital dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru Indonesia. Keduanya memiliki keterkaitan yang semakin kuat karena perkembangan ekonomi digital membutuhkan infrastruktur energi yang besar, sementara digitalisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem energi.
“Jadi ini twin engine antara green energy dan digital development, dan ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah energi di negeri sendiri,” pungkas Airlangga.
Seminar tersebut turut dihadiri CEO Investortrust Primus Dorimulu, Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Rudy Salahuddin, serta Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi.
Versi ini menempatkan energi bersih sebagai penghubung antara target pertumbuhan, investasi, hilirisasi, digitalisasi, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga tema ekonomi hijaunya lebih terasa sebagai strategi ekonomi, bukan semata agenda lingkungan.
