(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah optimistis perekonomian Indonesia mampu mempertahankan ketahanannya hingga penghujung 2026. Sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif solid, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen secara kumulatif (cumulative to cumulative/c-to-c) pada Semester I 2026, inflasi tahunan sebesar 3,28 persen, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur di level 52,4, serta surplus neraca perdagangan sebesar USD7,25 miliar selama Januari–Agustus 2026.
Kinerja tersebut turut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan hal itu dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Menurut Dradjad, kuatnya daya beli masyarakat antara lain tercermin dari pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata. Peningkatan aktivitas pada kedua sektor tersebut menunjukkan bahwa kegiatan konsumsi masyarakat masih berlangsung dengan baik.
Indikator lainnya terlihat dari pertumbuhan transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang mencapai lebih dari 100 persen. Kenaikan transaksi tersebut menjadi salah satu petunjuk meningkatnya aktivitas belanja masyarakat melalui kanal pembayaran elektronik.
“Sebenarnya yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan, termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace atau (belanja) online. Nah, pergeseran konsumsi ini tertangkap oleh BPS, sehingga kami dari Pemerintah meyakini bahwa memang daya beli masyarakat itu terjaga sangat bagus,” tutur Dradjad.
Lebih lanjut, Dradjad menyoroti peran kawasan industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Wilayah yang memiliki basis industri pengolahan kuat dan didukung kawasan industri yang berkembang dinilai mampu mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional.
Temuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan. Selain memperkuat sektor industri, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap kinerja ekspor neto (net export) untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.
“Jadi daerah-daerah yang basis industri pengolahannya kuat, kawasan industrinya bagus, itu tumbuhnya juga sangat-sangat bagus. Hal ini menjadi basis bagi Kemenko Perekonomian untuk pembuatan kebijakan-kebijakan ke depan. Selain itu, untuk menjaga pertumbuhan ke depan, persoalan net export juga perlu diperhatikan,” ujarnya.
Di sisi lain, pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian pemerintah. Dradjad menjelaskan bahwa inflasi di Indonesia memiliki karakteristik yang cenderung dipengaruhi faktor biaya produksi dan keterbatasan pasokan atau cost-push inflation, bukan semata-mata akibat tingginya permintaan masyarakat.
Dengan karakteristik tersebut, upaya pengendalian inflasi perlu diarahkan pada penguatan sisi penawaran (supply), termasuk memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi. Daya beli yang kuat tidak selalu berujung pada kenaikan harga apabila pasokan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Jadi, bukan inflasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari demand. Artinya apa? Pengendalian inflasi itu bisa dilakukan dengan mendorong supply. Jadi mungkin teman-teman akan berpikir daya beli bagus tapi ternyata inflasinya cost-push, itu karena walaupun daya beli bagus, tapi supply-nya tidak cukup, ya otomatis akhirnya terjadi inflasi,” jelas Dradjad.
Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terkini sebagai landasan perumusan kebijakan. Data BPS diharapkan dapat dipantau secara berkala setiap kuartal agar program pemerintah dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Dradjad mengatakan, pemantauan data secara berkelanjutan juga diperlukan untuk mengidentifikasi perkembangan ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam statistik. Karena itu, koordinasi dan pertukaran informasi antarkementerian dan lembaga perlu diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
“Kami berharap juga agar hal-hal yang mungkin belum tertangkap oleh BPS (saat ini) dapat terpantau ke depannya, karena BPS ini kan yang bagian memfoto dan mencatat. Dari sana, kami bisa membuat kebijakan yang tepat dan perlu juga dikombinasikan antarinstansi pemerintahan terkait. Nanti tentu kami akan ajak Ibu Kepala BPS untuk keliling ke K/L terkait lainnya untuk sharing data,” tutup Dradjad.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.
Hadir pula Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian M. Saipullah dan Direktur Analisis Statistik dan Neraca Satelit BPS Etjih Tasriah.
