(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang menghambat kegiatan usaha dan industri. Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi domestik sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan bahwa salah satu tugasnya adalah membantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam mendorong pergerakan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara program Top Economy Metro TV bertajuk “Wamenko Perekonomian RI Bicara” di Jakarta, Selasa (13/10).
“Tugas saya memang membantu Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri,” ujar Dradjad.
Ia menjelaskan, upaya tersebut diwujudkan melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan agenda ekonomi berjalan efektif serta persoalan yang dihadapi dunia usaha dapat segera ditangani. Menurutnya, sinergi antarlembaga perlu disertai tindak lanjut yang konkret agar kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak nyata terhadap kegiatan ekonomi.
Dalam kesempatan itu, Dradjad juga menekankan pentingnya penggunaan data untuk membaca perkembangan ekonomi secara objektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibahas bersama instansi terkait, ia menilai kondisi daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan secara merata. Sebaliknya, terdapat perubahan pola konsumsi yang mengarah pada sejumlah sektor, termasuk pariwisata, perhotelan, makanan dan minuman, serta layanan berbasis daring.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa dinamika konsumsi perlu dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan perkembangan di berbagai sektor. Pemanfaatan data yang akurat diharapkan dapat membantu pemerintah dan pelaku usaha mengidentifikasi peluang pertumbuhan sekaligus merumuskan langkah yang sesuai dengan kondisi aktual.
Selain itu, potensi ekonomi daerah juga dapat ditingkatkan melalui pengembangan kegiatan usaha yang menghasilkan nilai tambah lebih besar. Dradjad mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang mendorong pengolahan gabah di wilayahnya sendiri. Dengan mengembangkan aktivitas pengolahan di daerah asal, nilai tambah yang sebelumnya tercipta di wilayah lain dapat dinikmati oleh pelaku usaha lokal dan turut memperkuat perekonomian setempat.
Di samping mendorong kegiatan usaha, koordinasi pemerintah juga diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan dan energi. Pada sektor pangan, Dradjad menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, persediaan beras relatif aman. Namun, potensi kemarau panjang tetap perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi dan koordinasi antarlembaga agar pasokan pangan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Sementara itu, di sektor energi, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan sekaligus kelancaran distribusi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah percepatan pembangunan jaringan listrik antardaerah. Meskipun pasokan listrik secara agregat dinilai mencukupi, keterbatasan jaringan interkoneksi dapat menyebabkan distribusi energi belum optimal di sejumlah wilayah.
Evaluasi kebijakan subsidi energi juga diperlukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan energi. Dengan koordinasi yang baik, berbagai persoalan distribusi dan infrastruktur diharapkan dapat ditangani sehingga mendukung aktivitas ekonomi di seluruh wilayah.
Dari sisi fiskal, pemerintah berupaya menjaga ruang anggaran melalui optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja. Dradjad menyebutkan bahwa masih terdapat peluang untuk menggali sumber penerimaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal serta mengevaluasi pos belanja yang berpotensi diefisienkan. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan program prioritas, investasi, dan pembangunan daerah.
Peran investasi juga menjadi perhatian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pembahasan tersebut, Dradjad menyoroti kontribusi Danantara dalam mendukung pembiayaan dan pengembangan kegiatan ekonomi melalui pendekatan korporasi. Investasi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang merupakan salah satu komponen dalam penghitungan produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, pencatatan kontribusi investasi badan usaha milik negara terhadap pertumbuhan ekonomi akan disempurnakan agar dampaknya dapat diukur dan dipantau dengan lebih baik. Dengan pengukuran yang lebih akurat, kontribusi investasi terhadap perekonomian nasional diharapkan dapat tergambarkan secara lebih komprehensif.
Dradjad juga mengingatkan para pelaku usaha agar menjadikan data dan kondisi ekonomi aktual sebagai pertimbangan utama dalam menentukan keputusan bisnis. Menurutnya, sejumlah sumber pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan perkembangan positif sehingga perlu dicermati untuk mengidentifikasi peluang usaha yang tersedia.
“It’s your money, it’s your decision. Tapi please do check the data. Karena kalau Anda lihat data, ternyata ada sumber-sumber pertumbuhan yang memang berjalan,” ungkap Dradjad.
Untuk mempercepat penyelesaian kendala yang dihadapi dunia usaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut mendorong pemanfaatan kanal debottlenecking. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha dapat menyampaikan berbagai persoalan yang menghambat kegiatan industri maupun investasi agar dapat diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga terkait.
Dradjad mengajak pelaku usaha memanfaatkan kanal tersebut sebagai sarana untuk menyampaikan hambatan yang membutuhkan penanganan pemerintah. Percepatan penyelesaian persoalan di lapangan diharapkan dapat mengurangi kendala operasional, memperbaiki iklim investasi, dan membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan usaha.
“Jadi, masalah-masalah yang menghambat industri, yang menghambat pelaku-pelaku usaha, silakan sampaikan ke Kemenko Perekonomian. Kita akan ngebut untuk selesaikan. Jadi, debottlenecking insyaallah akan bisa mendorong pertumbuhan,” pungkas Dradjad.
Melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemanfaatan data yang akurat, serta percepatan penanganan hambatan usaha, pemerintah berharap aktivitas ekonomi domestik dapat tumbuh lebih optimal. Keterlibatan aktif pelaku usaha dalam menyampaikan kendala yang dihadapi juga menjadi faktor penting untuk mempercepat penyelesaian masalah dan mengembangkan potensi ekonomi di berbagai daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Dradjad turut didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, serta Pelaksana Tugas Kepala Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Bambang Wijanarko.
