Menpar Ajak GIPI Perkuat Kolaborasi untuk Menjaga Ketahanan Pariwisata Nasional

0
34
Foto: Kemenpar

(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mendorong Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) untuk memperkuat kerja sama antarpelaku industri guna menjaga pertumbuhan pariwisata nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik dunia.

Ajakan tersebut disampaikan Widiyanti saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GIPI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Mengusung tema “Solidaritas GIPI Mengembangkan Pariwisata Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik Dunia”, pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan industri pariwisata.

Dalam sambutannya, Widiyanti menegaskan bahwa GIPI memiliki posisi penting dalam membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi, tangguh, dan mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, sektor pariwisata melibatkan banyak bidang usaha yang saling berkaitan, mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, ekonomi kreatif hingga berbagai layanan penunjang.

Oleh karena itu, kemajuan pariwisata tidak dapat dicapai hanya melalui upaya satu pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Kekuatan ekosistem inilah yang ditentukan oleh seberapa kuat setiap simpul itu terhubung,” kata Widiyanti.

Di tengah berbagai tantangan global, kinerja pariwisata Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) selama Januari hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 10,58 juta kunjungan, meningkat 5,38 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pertumbuhan tersebut menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di antara lima negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, setelah Vietnam. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 840 juta perjalanan dalam periode yang sama, memperlihatkan kuatnya peran pasar domestik dalam menggerakkan aktivitas pariwisata di berbagai daerah.

Widiyanti menyatakan optimistis bahwa kunjungan wisatawan hingga akhir 2026 dapat kembali mencapai tingkat sebelum pandemi, meskipun tekanan ekonomi dan geopolitik global masih berlangsung.

“Kami masih optimistis pada akhir tahun kunjungan wisatawan akan kembali ke level prapandemi meskipun saat ini kita menghadapi tekanan global yang sangat signifikan. Di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik global, pertumbuhan kunjungan wisatawan kita merupakan yang tertinggi kedua di antara lima ekonomi terbesar Asia Tenggara, setelah Vietnam,” ujarnya.

Selain mengejar pertumbuhan kunjungan, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas pengeluaran wisatawan agar dampak ekonomi pariwisata semakin dirasakan oleh masyarakat. Hal ini tercermin dari kenaikan rata-rata pengeluaran wisatawan per kunjungan atau Average Spending per Arrival (ASPA) sebesar 6,36 persen. Pada saat yang sama, devisa pariwisata meningkat 2,8 persen dibandingkan semester I-2025.

Menurut Widiyanti, belanja wisatawan memberikan dampak langsung terhadap beragam kegiatan usaha, seperti hotel, restoran, transportasi, penjualan cendera mata, hiburan, dan paket perjalanan yang dikelola masyarakat setempat.

Dengan demikian, keberhasilan sektor pariwisata tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah kedatangan wisatawan. Nilai belanja yang dihasilkan dan sejauh mana manfaatnya menjangkau pelaku usaha lokal juga menjadi tolok ukur penting.

“Ini bukti nyata bahwa kita tidak hanya mendatangkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mengubahnya menjadi dampak ekonomi bagi Indonesia dan masyarakat,” ucapnya.

Peran strategis pariwisata juga terlihat dari kemampuannya menyerap tenaga kerja. Sektor ini telah mempekerjakan 25,91 juta orang, sehingga menjadi salah satu dari tiga sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Dari sisi investasi, realisasi investasi pariwisata mencapai Rp39,68 triliun pada semester I-2026. Capaian ini melanjutkan kinerja tahun sebelumnya, ketika investasi sektor tersebut tercatat sebesar Rp73,56 triliun sepanjang 2025.

Angka-angka tersebut memperlihatkan potensi pariwisata dalam membuka lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha, serta mendorong pemerataan ekonomi, terutama di kawasan sekitar destinasi wisata.

Di tingkat global, daya saing pariwisata Indonesia juga memperoleh sejumlah pengakuan. Dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026, Indonesia menempati peringkat kedua dunia sebagai destinasi ramah wisatawan Muslim.

Sementara itu, dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI) 2026, Indonesia meraih skor 4,56 dan berada di peringkat kedua di Asia Tenggara serta keenam di kawasan Asia Pasifik.

Prestasi lainnya terlihat dari perolehan 157 penghargaan internasional di bidang pariwisata sepanjang Januari hingga September 2026. Di antaranya, sebanyak 47 hotel di Indonesia mendapatkan pengakuan melalui penghargaan Michelin Keys.

Widiyanti menilai berbagai pencapaian tersebut harus menjadi dorongan bagi pemerintah dan industri untuk terus meningkatkan mutu layanan, memperkuat konektivitas, serta mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

Ia juga meminta pelaku usaha dan asosiasi yang tergabung dalam GIPI mulai mempersiapkan destinasi serta layanan pariwisata untuk menghadapi periode libur akhir tahun dan awal tahun mendatang. Persiapan itu meliputi peningkatan kualitas pelayanan, keselamatan dan kenyamanan pengunjung, pengelolaan destinasi, serta pelibatan masyarakat dan pengusaha lokal dalam rantai ekonomi pariwisata.

Pemerintah berharap setiap destinasi maupun kegiatan pariwisata tidak hanya mendatangkan pengunjung, tetapi juga menghasilkan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati secara lebih merata.

“Mari kita pastikan setiap event dan destinasi tidak hanya menghadirkan angka kunjungan, tetapi juga memberikan nilai tambah, menjaga keselamatan, serta memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat luas,” kata Widiyanti.

GIPI Soroti Enam Tantangan Industri Pariwisata

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) GIPI Hariyadi Sukamdani mengungkapkan sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani untuk menjaga momentum pertumbuhan industri pariwisata nasional.

Ia mengidentifikasi enam tantangan utama, yaitu promosi pariwisata yang belum optimal akibat keterbatasan anggaran negara, tingginya biaya operasional penerbangan, meningkatnya biaya tenaga kerja, regulasi yang memicu biaya tinggi, dukungan pembiayaan perbankan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, serta munculnya sentimen negatif terhadap kegiatan pariwisata dan hiburan.

Menurut Hariyadi, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan koordinasi bersama agar industri pariwisata dapat berkembang secara sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

Ia turut menekankan pentingnya menjaga iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan acara internasional, termasuk konser musik dan berbagai kegiatan hiburan. Selain menarik wisatawan, acara semacam itu dinilai berpotensi menggerakkan aktivitas usaha dan membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat.

GIPI menyayangkan adanya desakan dari sejumlah tokoh masyarakat agar beberapa konser dan ajang hiburan internasional yang telah direncanakan dibatalkan. Menurut Hariyadi, kondisi tersebut berpotensi menghambat pemulihan industri dan merugikan masyarakat yang terlibat dalam ekosistem penyelenggaraan acara.

“GIPI menyayangkan timbulnya sentimen negatif dari sejumlah tokoh masyarakat yang mendesak pembatalan berbagai ajang hiburan dan konser internasional yang direncanakan. Langkah ini berpotensi merugikan masyarakat luas dan mengganggu ekosistem pariwisata yang tengah bangkit,” kata Hariyadi.

Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri, pembangunan pariwisata diharapkan tidak hanya mampu menghadapi tekanan global, tetapi juga meningkatkan daya saing destinasi, memperluas kesempatan usaha, dan memastikan manfaat pertumbuhan sektor ini dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.