(Vibizmedia – Jakarta) Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian perekonomian global, termasuk upaya menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, stabilitas harga dan nilai tukar masih menjadi prioritas kebijakan bank sentral. Dalam rapat tersebut, BI melaporkan bahwa inflasi inti pada September 2026 tetap terkendali di level 2,8 persen. Namun, kenaikan inflasi pangan atau volatile food yang mencapai 5 persen menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.
“Untuk inflasi kami juga laporkan, untuk inflasi inti yang menjadi, menggambarkan pergerakan dari perekonomian masih cukup terkendali di bulan September masih 2,8 persen. Memang kami juga laporkan yang memang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan, volatile food inflation yang memang mencapai 5 persen,” ujar Destry.
Untuk mengendalikan tekanan harga pangan, BI akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Sinergi tersebut diharapkan dapat menjaga inflasi pangan agar kembali berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
“Ini tadi kami laporkan dan juga koordinasi nanti dengan Kementerian Pertanian bagaimana kita bisa menjaga untuk volatile food inflation agar masuk di dalam koridor Bank Indonesia 2,5 plus minus 1 persen,” imbuhnya.
Selain membahas inflasi, rapat juga menyoroti pergerakan rupiah di tengah tekanan pasar keuangan internasional. Destry menjelaskan, kebijakan suku bunga di sejumlah negara yang bertahan tinggi lebih lama atau higher for longer, ditambah inflasi di negara-negara maju yang masih melampaui target, menjadi tantangan bagi mata uang negara berkembang.
Meski menghadapi tekanan eksternal, BI menilai pergerakan rupiah dalam dua hari terakhir masih dapat dijaga relatif stabil. Perlambatan pergerakan rupiah tersebut juga sejalan dengan kondisi yang dialami sejumlah negara berkembang lainnya.
“Tapi so far, 2 hari ini rupiah bisa kami jaga stabilitasnya sehingga terjadi memang pelambatan, sedikit pelambatan dan itu juga sesuai dengan beberapa negara di emerging market. Intinya Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar,” kata Destry.
Ia menegaskan, BI akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Berbagai instrumen kebijakan akan dievaluasi dan dioptimalkan sesuai perkembangan pasar, termasuk intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF).
Selain intervensi pasar, BI juga memberikan insentif untuk menekan biaya lindung nilai atau hedging. Kebijakan ini telah diterapkan sejak akhir Juni 2026 dan ditujukan untuk mendorong arus modal masuk ke Indonesia.
Destry menyebut, kebijakan tersebut telah menghasilkan aliran dana masuk melalui instrumen swap maupun DNDF dengan nilai sekitar US$8 miliar hingga US$9 miliar.
“Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk terus melihat, upayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki apakah itu bentuknya intervensi di spot DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) dan NDF (Non-Deliverable Forward) ataupun juga dalam bentuk insentif biaya hedging yang juga sudah kami berikan sejak akhir bulan Juni yang lalu dan hingga saat ini sudah bisa mendatangkan inflow baik dalam bentuk efek swap ataupun dalam bentuk DNDF senilai sekitar 8 miliar sampai 9 miliar USD,” pungkasnya.
Melalui koordinasi kebijakan moneter dan pengendalian harga pangan, pemerintah bersama BI berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global. Penguatan intervensi nilai tukar dan pengendalian inflasi diharapkan dapat mendukung kepercayaan pasar serta menjaga daya beli masyarakat.
