(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses pelatihan vokasi bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Program Pelatihan Berbasis Kompetensi yang dialokasikan untuk 50.000 peserta di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan membantu pekerja meningkatkan keterampilan agar lebih siap mendapatkan pekerjaan baru maupun merintis usaha mandiri.
Salah satu pelaksanaannya berlangsung di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebanyak 32 peserta angkatan pertama mengikuti pelatihan yang dirancang untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja PT Bintang Indokarya Gemilang.
Program tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi di PT Bintang Indokarya Gemilang, Brebes, Selasa (20/10/2026). Ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi agar pekerja mampu beradaptasi dengan dinamika dan tuntutan pasar kerja.
“Kami berharap Pelatihan Berbasis Kompetensi dapat memberikan manfaat nyata bagi para pekerja terdampak PHK, sehingga mereka memiliki bekal kompetensi yang lebih kuat untuk kembali memasuki pasar kerja dan meningkatkan kesejahteraan dirinya maupun keluarganya,” ujar Cris.
Menurut Cris, materi pelatihan perlu diselaraskan dengan kebutuhan peserta dan perkembangan dunia usaha. Penguasaan keterampilan yang relevan diharapkan memperbesar peluang pekerja untuk memperoleh pekerjaan baru, memulai bisnis, ataupun mengembangkan usaha yang sudah dimiliki.
Ia juga mengingatkan peserta agar tidak menganggap PHK sebagai akhir perjalanan profesional. Sebaliknya, situasi tersebut dapat menjadi kesempatan untuk membangun kemampuan baru dan membuka peluang karier yang berbeda.
“Jangan melihat PHK sebagai akhir dari perjalanan karier, tetapi jadikan momentum untuk membuka jalan menuju kesempatan yang baru,” katanya.
Ribuan Peserta Ditargetkan di Jawa Tengah
Secara nasional, Kemnaker menyediakan kuota pelatihan berbasis kompetensi bagi 50.000 peserta. Khusus di Jawa Tengah, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang menargetkan 2.464 peserta dari 25 kabupaten/kota.
Pelaksanaan program di Brebes melibatkan BBPVP Semarang, Pemerintah Kabupaten Brebes, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Brebes. Sinergi dengan pelaku usaha diharapkan dapat memastikan keterampilan yang diperoleh peserta sesuai dengan kebutuhan industri dan berpeluang ditindaklanjuti melalui penempatan kerja.
Cris mendorong para peserta memanfaatkan pelatihan secara maksimal dengan mengikuti seluruh tahapan pembelajaran dan menguasai materi yang diberikan. Keterampilan tersebut diharapkan menjadi modal untuk meningkatkan daya saing serta memperluas pilihan pekerjaan setelah mengalami PHK.
Pelatihan Disesuaikan dengan Kebutuhan Pengguna
Dalam kunjungan yang sama, Cris turut meninjau pelaksanaan program Tailor Made Training (TMT) di LPK Anugerah Trikarya Utama.
BBPVP Semarang menargetkan penyelenggaraan 741 paket pelatihan TMT dengan kapasitas total 11.856 orang. Program ini dapat dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS), maupun komunitas.
Berbeda dengan pelatihan umum, skema TMT memungkinkan materi dan pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pihak pengguna. Dengan pendekatan tersebut, kompetensi yang diajarkan diharapkan lebih tepat sasaran dan relevan dengan tuntutan pekerjaan.
Model ini sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha dalam menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar.
Akses Pelatihan melalui SIAPkerja
Pekerja dan pencari kerja dapat memanfaatkan layanan ketenagakerjaan melalui aplikasi SIAPkerja. Informasi mengenai program pelatihan vokasi juga dapat diakses melalui situs resmi skillhub.kemnaker.go.id.
Melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kerja sama dengan sektor industri, Kemnaker berupaya membantu pekerja terdampak PHK kembali produktif dan memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik.
Keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari meningkatnya peluang mendapatkan pekerjaan, tumbuhnya usaha mandiri, serta membaiknya kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
