(Vibizmedia-Kolom) Pendidikan masih menjadi salah satu penentu terbesar bagi masa depan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan, membangun keterampilan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Namun, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya anak yang masuk sekolah. Hal yang sama pentingnya adalah seberapa jauh masyarakat dapat menyelesaikan pendidikan, memperoleh keterampilan yang relevan, dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
Data Statistik Kesejahteraan Rakyat 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan gambaran pendidikan Indonesia yang masih menyisakan pekerjaan besar. Pada penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebagian besar telah menamatkan pendidikan pada jenjang tertentu, tetapi tingkat pendidikan yang dicapai masih beragam. Sebagian penduduk telah menyelesaikan SMA atau SMK, sebagian lainnya berhenti setelah pendidikan dasar atau menengah pertama, sementara kelompok yang tidak memiliki ijazah masih cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan bukan hanya memperluas akses, melainkan juga memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Pendidikan Menengah Menjadi Titik Penting
Salah satu gambaran penting terlihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk berusia 15 tahun ke atas. Pada 2026, sebanyak 35,54 persen penduduk berada pada kelompok yang telah menamatkan SMA atau SMK sederajat. Kelompok yang menamatkan SD sederajat mencapai 23,50 persen, sedangkan mereka yang menamatkan SMP sederajat sebesar 21,24 persen. Sementara itu, penduduk dengan pendidikan tinggi mencapai 10,10 persen, dan 9,62 persen tidak mempunyai ijazah.
Angka tersebut menunjukkan bahwa SMA dan SMK merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang paling banyak ditamatkan dalam komposisi penduduk tersebut. Namun, angka itu juga memperlihatkan bahwa masih banyak orang yang pendidikan tertingginya baru sampai SD atau SMP. Jika kedua kelompok tersebut digabungkan, porsinya mencapai 44,74 persen. Artinya, hampir separuh penduduk berusia 15 tahun ke atas berada pada kelompok yang pendidikan tertingginya belum melampaui jenjang SMP.
Komposisi ini perlu dibaca secara hati-hati karena mencakup penduduk dari berbagai kelompok umur, termasuk generasi yang mengenyam pendidikan pada masa akses sekolah belum seperti sekarang. Angka tersebut bukan berarti seluruh anak yang sedang bersekolah saat ini akan berhenti pada jenjang pendidikan dasar atau menengah pertama. Meski demikian, data ini menggambarkan akumulasi capaian pendidikan masyarakat dan memperlihatkan betapa pentingnya memperluas kesempatan belajar bagi generasi yang lebih muda maupun penduduk dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan.
Hampir Satu dari Sepuluh Penduduk Belum Memiliki Ijazah
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah. Pada 2026, kelompok ini tercatat sebesar 9,62 persen. Dalam kehidupan sehari-hari, ketiadaan ijazah dapat berkaitan dengan berbagai keadaan, seperti tidak pernah mengikuti pendidikan formal, tidak menyelesaikan jenjang sekolah, atau menghadapi hambatan yang membuat pendidikan tidak berlanjut sampai memperoleh kelulusan.
Ijazah bukan satu-satunya ukuran kecakapan seseorang. Banyak orang memiliki keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman kerja, pelatihan, kegiatan usaha, maupun pembelajaran mandiri. Namun, dalam proses rekrutmen dan pengembangan karier, ijazah masih sering menjadi persyaratan awal. Akibatnya, orang yang tidak menyelesaikan pendidikan formal dapat menghadapi pilihan kerja yang lebih terbatas, meskipun mempunyai pengalaman dan kemampuan tertentu.
Karena itu, kebijakan pendidikan perlu menyediakan jalur yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan pendidikan tanpa harus selalu kembali ke sistem sekolah reguler. Pendidikan kesetaraan, pelatihan vokasi, pengakuan keterampilan, dan program pembelajaran sepanjang hayat dapat membantu memperluas kesempatan. Upaya tersebut akan lebih bermanfaat apabila dirancang sesuai kebutuhan peserta, termasuk pekerja yang harus membagi waktu antara mencari nafkah dan belajar.
Pendidikan Tinggi Masih Menjadi Tantangan
Data BPS menunjukkan bahwa penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan tinggi mencapai 10,10 persen pada 2026. Kelompok ini mencakup lulusan pendidikan setelah jenjang menengah, seperti program diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, dan doktor. Proporsi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi telah menjadi bagian dari capaian pendidikan masyarakat, tetapi belum menjadi jenjang pendidikan tertinggi bagi sebagian besar penduduk.
Pendidikan tinggi dapat memperluas akses terhadap bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, riset, kemampuan analitis, dan penguasaan teknologi. Akan tetapi, peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi perlu berjalan seiring dengan kualitas pembelajaran dan relevansi keterampilan terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia kerja. Gelar pendidikan saja tidak otomatis menjamin seseorang memperoleh pekerjaan yang sesuai, terutama apabila keterampilan yang dimiliki tidak sejalan dengan perubahan kebutuhan industri.
Tantangannya bukan semata-mata meningkatkan jumlah mahasiswa. Keluarga juga perlu mempunyai kemampuan membiayai pendidikan, sementara calon mahasiswa membutuhkan informasi mengenai pilihan program studi, prospek pekerjaan, dan jalur pendidikan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Di sisi lain, pendidikan vokasi dan program diploma dapat menjadi pilihan penting bagi mereka yang ingin memperoleh keterampilan terapan untuk memasuki dunia kerja. Keberagaman jalur pendidikan akan membantu masyarakat menemukan jalan belajar yang paling sesuai dengan tujuan dan keadaan masing-masing.
Ketimpangan Pendidikan Terlihat Antardaerah
Gambaran nasional tidak selalu mencerminkan kondisi di setiap provinsi. Data pendidikan menurut wilayah dalam publikasi BPS menunjukkan perbedaan yang nyata dalam komposisi jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Sebagai contoh, pada penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas, persentase yang tidak memiliki ijazah tercatat sebesar 2,42 persen di Papua Tengah dan 29,15 persen di Papua Pegunungan. Pada kelompok yang sama, penduduk perempuan dengan pendidikan tinggi mencapai 30,14 persen di Papua Selatan, sedangkan di Papua Pegunungan tercatat 16,82 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi pendidikan tidak dapat dipahami hanya melalui satu angka nasional. Angka-angka itu juga tidak boleh langsung dianggap sebagai ukuran mutu sekolah atau keberhasilan kebijakan pendidikan saat ini, karena komposisi penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk usia, pengalaman pendidikan antargenerasi, dan kondisi wilayah. Namun, variasi yang besar tetap menjadi pengingat bahwa strategi pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.
Wilayah dengan tantangan akses pendidikan memerlukan pendekatan yang berbeda dari wilayah yang sudah memiliki jaringan sekolah dan perguruan tinggi lebih luas. Jarak ke sekolah, ketersediaan guru, sarana belajar, kondisi ekonomi keluarga, serta dukungan bagi anak untuk tetap bersekolah dapat memengaruhi kesempatan pendidikan. Di wilayah yang menghadapi hambatan geografis, penyediaan fasilitas pendidikan perlu disertai perhatian pada transportasi, tempat tinggal tenaga pendidik, dan keberlanjutan proses belajar.
Kebijakan yang efektif karena itu tidak cukup hanya menggunakan target nasional. Pemerintah daerah perlu memahami kelompok mana yang paling tertinggal, jenjang pendidikan mana yang paling membutuhkan dukungan, dan hambatan apa yang membuat penduduk sulit menyelesaikan sekolah. Pendekatan yang sesuai dengan keadaan lokal akan membantu memastikan bahwa tambahan anggaran dan program pendidikan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pendidikan Anak Usia Dini Perlu Mendapat Perhatian
Pendidikan juga dimulai jauh sebelum anak memasuki sekolah dasar. Pengalaman belajar pada usia dini dapat menjadi bagian penting dalam perkembangan bahasa, kemampuan sosial, rasa ingin tahu, dan kesiapan mengikuti pembelajaran formal. Karena itu, pendidikan prasekolah perlu dipandang sebagai bagian dari upaya membangun fondasi pendidikan, bukan sekadar kegiatan tambahan sebelum anak masuk SD.
Publikasi BPS memuat data keikutsertaan pendidikan prasekolah bagi penduduk berusia 0–6 tahun, termasuk perbedaan antara anak yang masih mengikuti, pernah mengikuti, dan belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah. Informasi tersebut penting untuk memahami jangkauan pendidikan usia dini di berbagai daerah. Namun, data partisipasi saja belum cukup untuk menilai kualitas layanan. Ketersediaan lembaga, mutu kegiatan belajar, kesiapan pendidik, dan kemampuan keluarga mengakses layanan juga perlu dipertimbangkan.
Bagi sebagian keluarga, pendidikan prasekolah mungkin terkendala jarak, biaya, atau keterbatasan fasilitas di sekitar tempat tinggal. Karena itu, perluasan akses sebaiknya disertai upaya menjaga mutu pembelajaran dan memastikan layanan dapat dijangkau oleh anak dari berbagai latar belakang. Fondasi belajar yang kuat akan membantu anak memasuki pendidikan dasar dengan kesiapan yang lebih baik.
Pendidikan Harus Terhubung dengan Kesejahteraan
Pendidikan memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan, tetapi hubungan tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Menyelesaikan sekolah dapat membuka peluang yang lebih luas, namun hasilnya juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, kondisi pasar kerja, kesempatan memperoleh pengalaman, dan kemampuan seseorang menerapkan pengetahuan. Karena itu, kebijakan pendidikan perlu berjalan bersama penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, dan peningkatan produktivitas ekonomi.
Sekolah dan perguruan tinggi perlu membekali peserta didik dengan kemampuan yang tidak mudah kehilangan relevansi, seperti literasi, numerasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan kemampuan menggunakan teknologi. Keterampilan tersebut dapat menjadi dasar untuk terus belajar saat kebutuhan pekerjaan berubah. Pada saat yang sama, pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja perlu memiliki hubungan yang kuat dengan kebutuhan dunia usaha, tanpa mengabaikan pentingnya pengetahuan umum dan kemampuan berpikir kritis.
Kesempatan belajar juga tidak semestinya berhenti setelah seseorang meninggalkan bangku sekolah. Perubahan teknologi dan struktur pekerjaan membuat pembelajaran sepanjang hayat semakin penting. Pekerja yang ingin berganti bidang, pelaku usaha kecil yang membutuhkan keterampilan digital, dan orang dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal perlu mempunyai akses terhadap program belajar yang fleksibel serta terjangkau.
Mengukur Keberhasilan dari Kesempatan yang Lebih Luas
Data pendidikan 2026 memperlihatkan bahwa tantangan Indonesia berada pada beberapa lapisan sekaligus. Akses terhadap pendidikan perlu terus diperluas, penyelesaian sekolah perlu diperkuat, dan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi perlu dijaga agar tidak hanya tersedia bagi kelompok tertentu. Pada saat yang sama, masyarakat yang telah meninggalkan sekolah tetap membutuhkan jalur untuk meningkatkan keterampilan dan memperbaiki peluang hidup.
Angka 9,62 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah, 44,74 persen yang pendidikan tertingginya SD atau SMP, dan 10,10 persen yang telah menamatkan pendidikan tinggi memberikan gambaran mengenai komposisi pendidikan masyarakat. Angka-angka ini tidak menjelaskan seluruh pengalaman peserta didik atau kualitas proses belajar, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa pekerjaan pembangunan pendidikan belum selesai.
Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak sekolah dibangun atau berapa banyak peserta didik terdaftar. Ukuran yang lebih bermakna adalah apakah anak dapat belajar dengan baik, apakah mereka mampu menyelesaikan pendidikan, apakah keluarga mempunyai kesempatan yang adil untuk melanjutkan sekolah, dan apakah keterampilan yang diperoleh berguna dalam kehidupan nyata.
Pendidikan yang lebih merata akan memperkuat fondasi kesejahteraan Indonesia. Untuk mencapainya, kebijakan perlu memberi perhatian pada kelompok yang tertinggal, memperbaiki kualitas pembelajaran, memperluas jalur pendidikan bagi orang dewasa, serta memastikan bahwa latar belakang ekonomi dan tempat tinggal tidak menjadi penghalang utama untuk belajar. Dengan kesempatan yang lebih luas dan mutu pendidikan yang terus diperbaiki, pendidikan dapat menjadi jalan yang lebih kuat bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kualitas hidup.
