Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan kesehatan nasional, hilirisasi hasil inovasi, serta penguatan daya saing industri dalam negeri.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan, fungsi pengawasan harus berjalan beriringan dengan dukungan terhadap inovasi dan pertumbuhan industri nasional.
“BPOM berkomitmen mendorong inovasi dan pertumbuhan industri agar semakin berdaya saing, dengan tetap menjadikan keamanan, khasiat, dan mutu sebagai fondasi utama,” kata Taruna, seperti dikutip InfoPublik, Minggu (25/10/2026).
Perkuat Pengawasan Pangan dan Ketahanan Pangan
Dalam bidang pangan, BPOM telah menerbitkan 144.863 nomor izin edar (NIE) pangan olahan selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut mencakup 105.354 produk dalam negeri dan 39.509 produk impor.
Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan, mutu, kandungan gizi, pelabelan, serta iklan pangan olahan, baik sebelum produk dipasarkan maupun ketika sudah beredar. BPOM juga memperkuat ketentuan mengenai keamanan pangan, bahan kemasan, informasi nilai gizi melalui Nutri-Level, serta dukungan fasilitasi ekspor pangan olahan.
Menurut Taruna, langkah tersebut memberikan perlindungan lebih baik bagi konsumen sekaligus menciptakan kepastian regulasi bagi pelaku usaha. BPOM juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut diwujudkan melalui pemeriksaan fasilitas, pengujian laboratorium, surveilans keamanan pangan, serta pendampingan kepada pelaksana program.
Pada semester I 2026, BPOM telah memeriksa 198 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menyampaikan rekomendasi perbaikan keamanan pangan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, sebanyak 76 SPPG memperoleh pendampingan dalam penerapan praktik produksi yang baik dan sistem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
“Pengawalan keamanan MBG ini mendukung tujuan perbaikan gizi dan pencegahan stunting dengan mengurangi risiko pangan yang dapat mengganggu kesehatan serta pemanfaatan gizi,” ujar Taruna.
Perluas Akses Obat dan Dukung Penanggulangan TB
Di sektor kesehatan, BPOM memperkuat pengawasan obat sekaligus mendorong akses yang lebih luas terhadap produk yang memenuhi persyaratan. Upaya ini juga mencakup pengawalan inovasi pengembangan obat dan vaksin.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap target eliminasi tuberkulosis (TB) pada 2030, BPOM telah menerbitkan 43 nomor izin edar obat TB serta memfasilitasi pengembangan kandidat vaksin TB melalui persetujuan pelaksanaan uji klinik sesuai tahapan pengembangannya.
Selain itu, BPOM menerbitkan 33 nomor izin edar untuk obat generik pertama di berbagai bidang terapi, termasuk kanker, TB, dan diabetes. Langkah tersebut diharapkan memperluas pilihan pengobatan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap obat yang dibutuhkan.
Pengawasan juga dilakukan di wilayah terdampak bencana. Dalam kondisi tersebut, BPOM memastikan obat dan pangan yang disalurkan kepada masyarakat tetap memenuhi persyaratan, dengan memperhatikan kelayakan produk, tanggal kedaluwarsa, penyimpanan, dan distribusi bantuan.
Dorong Industrialisasi dan Hilirisasi Inovasi
Untuk memperkuat industri nasional, BPOM terus meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong hilirisasi inovasi di berbagai sektor, mulai dari industri obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, hingga pangan olahan.
Hingga periode yang dilaporkan, BPOM telah menerbitkan 2.116 sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), 344 sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), 1.039 sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), serta 8.816 Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB).
Dari total IP CPPOB yang diterbitkan, sebanyak 77 persen diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil. Penerapan standar produksi tersebut diharapkan membantu pelaku industri menghasilkan produk yang aman dan bermutu sekaligus memperkuat daya saing di pasar.
BPOM juga mengembangkan program BRIDGE, singkatan dari Bersinergi dalam Riset Inovatif berDaya saing Global dan Ekspansi Pasar. Program ini diarahkan untuk mendorong hasil penelitian berbasis sumber daya alam Indonesia agar dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, seperti obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
Taruna mengungkapkan, program tersebut telah menjaring 24 penelitian yang melibatkan 18 lembaga penelitian. Inisiatif ini membuka peluang kolaborasi antara peneliti, pelaku usaha, dan asosiasi industri untuk mengembangkan potensi bahan alam Indonesia menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
“Program tersebut telah menjaring 24 penelitian yang melibatkan 18 lembaga penelitian. Inisiatif ini membuka ruang kolaborasi antara peneliti, pelaku usaha, dan asosiasi industri untuk mengembangkan potensi bahan alam menjadi produk bernilai tambah,” ungkap Taruna.
Perkuat Keamanan Pangan dan Pemberdayaan UMKM
BPOM juga memperluas pendampingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), desa wisata, serta KDKMP. Program tersebut antara lain mencakup pengawalan 272 desa pangan aman, pengembangan 148 pasar pangan aman berbasis komunitas, dan pelatihan bagi 2.045 kader keamanan pangan.
Selain itu, BPOM turut mengawal pengelolaan obat bebas dan obat bebas terbatas di gerai obat KDKMP. Langkah ini bertujuan memperkuat keamanan produk yang beredar sekaligus mendukung pengembangan usaha di tingkat desa dan komunitas.
Percepat Transformasi Digital dan Perkuat Kolaborasi Global
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, BPOM terus melakukan transformasi digital melalui konsolidasi layanan ke Portal Nasional. Langkah tersebut diarahkan untuk membangun Ekosistem Layanan Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu yang didukung kolaborasi lintas sektor, interoperabilitas data, pemanfaatan sertifikat elektronik, serta pemilihan solusi teknologi yang sesuai kebutuhan.
Di tingkat internasional, keterlibatan Indonesia dalam kerja sama dan penguatan sistem pengawasan diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Pengakuan terhadap sistem pengawasan Indonesia juga berpotensi meningkatkan kepercayaan global terhadap produk farmasi nasional, memperkuat daya saing industri di pasar internasional, serta mendukung ketahanan kesehatan di tingkat nasional dan regional.
Ke depan, Taruna menyatakan BPOM akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, meningkatkan mutu pelayanan publik, mengembangkan inovasi regulasi, serta memperluas kemitraan dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, kalangan akademisi, dan pelaku usaha.
“Melalui penguatan perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap industri yang memenuhi standar, BPOM berkontribusi pada pelaksanaan agenda pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, industri yang berdaya saing, dan produk Indonesia yang semakin dipercaya,” ujarnya.
Melalui berbagai program tersebut, BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan konsumen dengan pengembangan industri nasional. Pengawasan yang kuat, layanan perizinan yang efektif, serta kolaborasi lintas sektor diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya produk Indonesia yang aman, bermutu, inovatif, dan mampu bersaing di pasar global.
