(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera dengan menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) berlangsung hingga 2028. Selain memperbaiki infrastruktur yang rusak, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi 200.000 usaha mikro untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan, pemulihan terus berjalan sesuai rencana induk yang mencakup periode 2026–2028.
“Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028,” kata Tito dalam rapat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta fasilitas UMKM pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Rabu (28/10/2026).
Menurut Tito, pemulihan membutuhkan waktu karena kerusakan akibat bencana mencakup berbagai sektor. Tantangan semakin besar ketika bencana susulan, seperti banjir, kembali merusak infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memegang peran penting dalam pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak. Penanganannya meliputi jalan, jembatan, sungai, jaringan irigasi, serta fasilitas pendidikan dan infrastruktur lainnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah sedimentasi sungai akibat material yang terbawa bencana. Jika tidak segera ditangani, sedimentasi dapat mengurangi kapasitas aliran sungai dan meningkatkan risiko banjir ketika hujan deras kembali terjadi.
“Karena sedimen ini kalau tidak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi,” ujar Tito.
Ia mengakui proses pemulihan menghadapi tantangan besar, terutama karena kerusakan dapat berulang akibat bencana susulan. Meski demikian, pemerintah memastikan penanganan tetap dilanjutkan untuk melindungi masyarakat dan memulihkan kondisi wilayah terdampak.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto memaparkan perkembangan penanganan infrastruktur sepanjang 2026. Pekerjaan mencakup perbaikan irigasi, sungai, jembatan nasional, jalan nasional, hingga fasilitas kesehatan dan tempat peribadatan.
Pemerintah menargetkan proses pemulihan tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan agar infrastruktur yang dibangun kembali lebih mendukung aktivitas masyarakat.
Selain infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dari agenda rehab-rekon pascabencana Sumatera. Kementerian UMKM bertugas mendorong pelaku usaha di tiga provinsi terdampak agar dapat kembali menjalankan kegiatan ekonominya.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, terdapat empat program utama yang disiapkan pemerintah, yaitu:
1. Bantuan Presiden (Banpres) untuk 200.000 usaha mikro.
2. Pengadaan alat produksi bagi pelaku usaha terdampak.
3. Pemberdayaan UMKM untuk mendukung pemulihan usaha.
4. Layanan Klinik UMKM Bangkit untuk membantu pelaku usaha memperoleh pendampingan.
5. Program tersebut telah berjalan secara bertahap di daerah terdampak.
Bantuan bagi usaha mikro diharapkan dapat membantu pelaku usaha memulihkan kapasitas produksi, melanjutkan kegiatan perdagangan, dan kembali memperoleh pendapatan setelah bencana mengganggu aktivitas ekonomi mereka.
Pemulihan Infrastruktur dan Ekonomi Berjalan Bersamaan
Percepatan rehab-rekon Sumatera menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali fasilitas fisik. Keberlangsungan usaha masyarakat juga perlu dipulihkan agar roda ekonomi daerah dapat kembali bergerak.
Perbaikan jalan dan jembatan penting untuk memperlancar distribusi barang serta mobilitas masyarakat. Sementara itu, bantuan peralatan produksi dan pemberdayaan UMKM dapat membantu usaha kecil kembali beroperasi.
Dengan rencana pemulihan hingga 2028, pemerintah menghadapi pekerjaan jangka menengah untuk memperbaiki kerusakan, mengurangi risiko bencana berulang, dan menghidupkan kembali perekonomian masyarakat di wilayah terdampak Sumatera.
