Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, perubahan tersebut lebih berfokus pada mekanisme tata kelola dan proses administrasi, bukan pada kegiatan komersial eksportir. Negosiasi harga, kesepakatan kontrak, hingga pengiriman barang tetap dilakukan seperti selama ini.
Hal ini disampaikan dalam Sosialisasi Perkembangan Implementasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis, Jumat (6/11), yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut Budi, pemerintah telah mengevaluasi kebijakan ekspor sejak Juni 2026 sebagai tindak lanjut penerapan PP Nomor 24 Tahun 2026. Evaluasi ini juga menjadi dasar penyesuaian Permendag Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 yang mengatur ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Dalam mekanisme baru, setelah memperoleh perizinan ekspor dari Kementerian Perdagangan, eksportir harus menjalani proses clearance melalui PT DSI. Kontrak dan dokumen pelengkap pabean disampaikan melalui portal NADI.
Meski demikian, kewajiban teknis yang sudah berlaku tetap harus dipenuhi. Eksportir sawit tetap menjalankan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO), eksportir batu bara wajib memiliki Eksportir Terdaftar (ET), sedangkan ekspor ferro alloy tetap memerlukan Laporan Surveyor (LS).
Pemerintah juga menyiapkan penyesuaian masa berlaku ET serta mengkaji kebijakan DHE SDA agar selaras dengan perjanjian perdagangan internasional, termasuk usulan penambahan negara yang memperoleh pengecualian.
Kebijakan tersebut menurut Airlangga merupakan bagian dari komitmen pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan SDA nasional agar memberikan nilai tambah dan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
