Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, peningkatan kepatuhan perpajakan menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pelaku bisnis digital dan konvensional.
Upaya tersebut diwujudkan antara lain melalui penerapan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai 9 November 2026. DJP memastikan kebijakan ini bukan pengenaan jenis pajak baru, melainkan penataan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang selama ini memang telah menjadi objek pajak.
Inge Diana Rismawanti – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP menjelaskan, penerapan sistem tersebut tidak mengubah tarif PPN maupun memperluas objek pajak. Dengan demikian, transfer dana antarbank dan pengiriman uang atau remitansi untuk kepentingan personal tidak otomatis dikenakan PPN.
DJP juga menjamin tidak terjadi pemungutan pajak berganda. Transaksi digital yang PPN-nya telah dipungut oleh perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
DJP menegaskan tidak seluruh bank, fintech, dan platform e-commerce langsung menjadi pemungut pajak. Calon issuer lainnya masih menjalani tahap stabilisasi untuk memastikan kesiapan sistem dan integrasi data.
Saat ini, enam lembaga telah ditunjuk sebagai issuer, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).
Penataan pemungutan pajak digital ini diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Penerimaan negara yang semakin optimal dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, serta mendukung berbagai program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, kepastian aturan dan kesetaraan kewajiban pajak juga diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya menguntungkan pelaku bisnis, tetapi turut berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
