Persoalan ini menjadi semakin relevan setelah bencana banjir besar dan longsor melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025. Hujan ekstrem memang menjadi pemicu langsung, tetapi kerusakan lingkungan memperbesar dampaknya. Hutan yang seharusnya menahan air hujan, menjaga struktur tanah, dan mengatur aliran air telah mengalami perubahan fungsi di banyak kawasan. Pertanyaan yang kemudian muncul bukan hanya mengapa bencana tersebut terjadi, melainkan seberapa jauh Indonesia telah melemahkan perlindungan alam yang seharusnya menjadi pertahanan pertama menghadapi perubahan iklim.
Deforestasi Kembali Meningkat
Di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, upaya menjaga hutan berlangsung setiap hari. Para ranger seperti Arum bertugas melindungi kawasan yang dahulu juga pernah menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui aktivitas illegal logging. Ia sendiri pernah bekerja sebagai penebang kayu ilegal sebelum akhirnya beralih menjadi penjaga hutan pada 2009. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa persoalan deforestasi tidak selalu sederhana. Bagi sebagian masyarakat sekitar, hutan pernah menjadi sumber ekonomi ketika pilihan pekerjaan lain sangat terbatas.
Saat ini, aktivitas illegal logging di kawasan tersebut disebut telah berkurang. Namun, ancaman terhadap para penjaga hutan belum sepenuhnya hilang. Arum bahkan pernah menerima ancaman pembunuhan melalui telepon karena dicurigai melaporkan warga yang tertangkap melakukan penebangan ilegal. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hutan membutuhkan lebih dari sekadar aturan hukum. Dibutuhkan pula dukungan sosial, alternatif mata pencaharian, dan perlindungan bagi orang-orang yang berada di garis depan konservasi.
Namun, persoalan terbesar deforestasi Indonesia ternyata tidak hanya berasal dari penebangan ilegal. Sebagian besar kehilangan hutan justru berlangsung melalui aktivitas yang memperoleh izin resmi. Fenomena ini dikenal sebagai legal deforestation, yaitu pembukaan kawasan hutan yang dilakukan secara terencana berdasarkan izin pemerintah untuk berbagai kepentingan pembangunan, termasuk proyek strategis nasional, perkebunan, pertambangan, dan kegiatan ekonomi lainnya.
Data yang disampaikan dalam laporan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 36.000 hektare hutan pada 2025. Angka ini menunjukkan pembalikan dari tren sebelumnya, ketika Indonesia sempat berhasil memperlambat laju deforestasi selama beberapa tahun. Setelah mencapai puncak pada 2016, kehilangan hutan mengalami penurunan selama empat tahun berturut-turut. Namun, tren tersebut mulai berubah pada 2024 dan meningkat lebih jauh setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan.
Pembangunan Ekonomi Berhadapan dengan Konservasi
Salah satu faktor yang mendorong peningkatan tekanan terhadap hutan adalah kebutuhan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi ekonomi global yang menghadapi konflik geopolitik, tekanan nilai tukar, dan ketidakpastian perdagangan, pemerintah membutuhkan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produksi. Indonesia sendiri masih sangat bergantung pada ekspor komoditas dan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam.
Program ketahanan pangan menjadi salah satu agenda yang memperlihatkan dilema tersebut. Pemerintah mendorong pengembangan food estate dalam skala besar untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memperkuat swasembada. Namun, sebagian kawasan yang dialokasikan untuk proyek pertanian tersebut berada di wilayah berhutan. Dengan demikian, ambisi meningkatkan produksi pangan harus berhadapan langsung dengan kebutuhan mempertahankan ekosistem alami.
Persoalan serupa muncul dalam pengembangan industri kendaraan listrik. Ambisi Indonesia menjadi pusat produksi baterai EV global mendorong ekspansi pertambangan nikel, terutama di Sulawesi dan Maluku. Nikel merupakan bahan penting untuk baterai kendaraan listrik dan produksi stainless steel. Akan tetapi, perluasan pertambangan ke kawasan berhutan membawa konsekuensi ekologis yang tidak kecil. Data Auriga Nusantara yang disampaikan dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa pertambangan menyumbang hampir 10 persen deforestasi Indonesia pada 2025.
Dalam konsesi pertambangan batu bara, emas, dan nikel, lebih dari 41.000 hektare hutan telah dibuka sepanjang 2025. Angka tersebut bahkan belum memperhitungkan pembukaan lahan untuk infrastruktur pendukung seperti jalan tambang. Di sisi lain, sektor pertambangan menyumbang sekitar 9 persen terhadap PDB Indonesia dan produk pertambangan menghasilkan sekitar seperempat pendapatan ekspor nasional. Inilah dilema pembangunan yang harus dihadapi pemerintah: bagaimana memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengorbankan aset ekologis yang nilainya jauh lebih besar dalam jangka panjang.
Banjir Sumatera Menjadi Peringatan
Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 memperlihatkan konsekuensi dari kerentanan lingkungan. Hujan ekstrem memicu bencana yang menewaskan lebih dari seribu orang dan menyebabkan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Kerusakan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan sosial, tetapi juga memberikan pukulan besar terhadap perekonomian. Estimasi kerugian ekonomi mencapai US$4,1 miliar.
Kehilangan tutupan hutan dapat memperbesar risiko bencana semacam ini. Ketika pepohonan menghilang, tanah kehilangan sebagian kemampuan alaminya untuk menyerap dan menahan air. Struktur tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi, sementara lereng yang kehilangan vegetasi lebih mudah mengalami longsor. Material tanah dan kayu yang terbawa aliran air kemudian dapat memperparah kerusakan di wilayah hilir.
Data yang dikutip dari Auriga Nusantara menunjukkan lonjakan deforestasi yang sangat besar di tiga provinsi tersebut selama 2025. Kehilangan hutan di Aceh meningkat lebih dari 400 persen, Sumatera Utara hampir 300 persen, sementara Sumatera Barat melonjak lebih dari 1.000 persen. Pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan menjadi bagian dari persoalan yang disoroti.
Global Forest Watch juga memperkirakan bahwa hampir 70 persen kehilangan hutan Indonesia pada 2025 terjadi di kawasan primary forest. Jenis hutan ini merupakan ekosistem alami yang relatif belum tersentuh aktivitas manusia dan memiliki nilai biodiversitas serta kemampuan penyimpanan karbon yang sangat tinggi. Kerusakannya tidak mudah digantikan melalui kegiatan penanaman kembali karena ekosistem hutan primer terbentuk melalui proses alam yang berlangsung sangat panjang.
Gambut yang Mengering dan Ancaman Kebakaran
Selain memperbesar risiko banjir, kerusakan hutan juga meningkatkan ancaman kebakaran. Persoalan ini sangat serius di kawasan gambut Sumatera. Gambut memiliki kemampuan menyimpan air dalam jumlah besar sehingga berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis. Namun, ketika kawasan tersebut dikeringkan melalui pembangunan kanal dan pembukaan lahan, kandungan airnya menurun dan tanah menjadi sangat mudah terbakar.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut menggambarkan perubahan tersebut secara langsung. Dahulu, wilayah yang masih berupa hutan rimba kini banyak berubah menjadi semak belukar, hutan tanaman industri, dan perkebunan kelapa sawit. Kanal-kanal yang dibangun untuk mengeringkan lahan menyebabkan air mengalir keluar, meninggalkan gambut dalam kondisi kering. Ketika musim kemarau berlangsung panjang, bahkan percikan api kecil dapat memicu kebakaran yang merambat jauh ke dalam lapisan tanah.
Kebakaran gambut memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kebakaran vegetasi biasa. Api dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan sulit dideteksi maupun dipadamkan. Dampaknya juga berlangsung lebih lama karena asap dapat menyebar ke wilayah yang luas. Dalam laporan tersebut, data pemerintah menunjukkan lebih dari 200.000 hektare lahan terbakar hingga Juli 2026. Sementara itu, pemantauan satelit memperkirakan hampir 900.000 hektare telah terbakar hingga akhir Agustus.
Ancaman tersebut semakin mengkhawatirkan karena prakiraan super El Niño untuk sisa 2026 hingga awal 2027 berpotensi membawa suhu ekstrem dan periode kering berkepanjangan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama pada kawasan gambut yang telah mengalami degradasi. Indonesia menghadapi tantangan besar karena kebakaran gambut tidak hanya menghasilkan kerugian ekonomi dan gangguan kesehatan, tetapi juga melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar.
Sawit dan Pertambangan Menjadi Dilema Ekonomi
Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas yang paling menggambarkan hubungan rumit antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hutan. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Industri ini menghasilkan sekitar US$28 miliar setiap tahun dan menopang lebih dari 16 juta lapangan pekerjaan. Produk turunannya juga digunakan secara luas, mulai dari minyak goreng, sabun, cokelat, sampo, hingga makanan instan.
Bagi petani kecil, peralihan ke kelapa sawit dapat menjadi keputusan ekonomi yang rasional. Dalam laporan tersebut, seorang petani di Sumatera Selatan memutuskan mengganti sebagian kebun karetnya dengan sawit karena harga komoditas tersebut dinilai lebih stabil dibandingkan karet. Keputusan seperti ini memperlihatkan bahwa ekspansi perkebunan tidak selalu didorong oleh perusahaan besar. Masyarakat juga memiliki pertimbangan ekonomi untuk mengubah penggunaan lahannya.
Namun, persoalan muncul ketika ekspansi tersebut memasuki kawasan hutan dan gambut. Greenpeace mengaitkan lebih dari 20 perusahaan lokal dan asing dengan aktivitas pembukaan lahan ilegal yang menyebabkan kabut asap. Praktik pembakaran lahan juga disebut masih berlangsung melalui pihak ketiga yang dibayar untuk membersihkan kawasan. Artinya, pengawasan tidak cukup hanya diarahkan kepada pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga harus menjangkau pihak yang memperoleh keuntungan dari pembukaan lahan.
Sementara itu, pertambangan nikel menghadirkan tantangan lain. Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat besar dan menjadikannya salah satu komoditas strategis dalam transisi energi global. Namun, terdapat kesenjangan antara ambisi industrialisasi dan realisasi manfaat ekonominya. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar 80 persen nikel Indonesia diekspor ke China dalam bentuk produk stainless steel, sementara industri kendaraan listrik di dalam negeri belum menyerap sebagian besar produksi tersebut. Dengan demikian, manfaat ekonomi pertambangan harus dibandingkan dengan biaya sosial dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.
Lemahnya Koordinasi Kebijakan Kehutanan
Persoalan deforestasi juga berkaitan dengan tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Kementerian Kehutanan memiliki kewenangan mengelola dan mengklasifikasikan kawasan hutan berdasarkan peruntukannya. Namun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga memiliki kewenangan pengaturan tata ruang untuk kebutuhan industri maupun permukiman. Dalam sejumlah kasus, satu kawasan dapat memperoleh klasifikasi konservasi dari satu lembaga, tetapi dialokasikan untuk kegiatan industri atau permukiman oleh lembaga lainnya.
Tumpang tindih regulasi semacam ini menciptakan ketidakpastian dalam perlindungan kawasan hutan. Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum, termasuk moratorium permanen terhadap konversi hutan alam primer menjadi perkebunan atau konsesi penebangan. Namun, keberadaan aturan tidak otomatis menjamin perlindungan apabila pelaksanaannya tidak konsisten.
Pengalaman Badan Restorasi Gambut dan Mangrove juga memperlihatkan persoalan kelembagaan. Lembaga tersebut dibubarkan pada 2024 dan kemudian pemerintah membentuk Badan Pengelola Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional pada 2026 di bawah Presiden. Prioritasnya adalah mencegah kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut. Namun, persoalan mendasar tetap berada pada kewenangan penegakan. Lembaga tersebut tidak memiliki otoritas penuh untuk memaksa perusahaan melakukan pembasahan kembali gambut atau menghentikan aktivitas pembukaan lahan di wilayah konsesi mereka.
Tanpa kewenangan yang memadai, program restorasi berisiko hanya menjadi agenda administratif. Pencabutan izin perusahaan yang bermasalah juga tidak cukup apabila tidak disertai kewajiban pemulihan lingkungan. Kawasan yang telah rusak tetap menyimpan risiko banjir, longsor, dan kebakaran apabila tidak dilakukan rehabilitasi secara serius.
Konservasi Harus Menjadi Bagian dari Ekonomi
Di tengah berbagai tekanan tersebut, sejumlah inisiatif masyarakat memberikan gambaran bahwa hutan sebenarnya dapat memiliki nilai ekonomi tanpa harus dialihfungsikan. Kampung Naga di Jawa Barat, misalnya, mempertahankan pembagian kawasan hutan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari dan kawasan keramat yang dilindungi berdasarkan tradisi adat. Masyarakat memanfaatkan hasil hutan secara terbatas, sementara kawasan tertentu tetap dijaga sebagai bagian dari warisan budaya dan lingkungan.
Pariwisata juga dapat menjadi alternatif pembiayaan konservasi. Pemerintah merencanakan penataan ulang sebagian kawasan inti Taman Nasional Way Kambas agar kegiatan pariwisata dan proyek karbon dapat membantu membiayai perlindungan hutan. Melalui carbon trading, kawasan yang memiliki potensi penyimpanan karbon dapat menghasilkan pendapatan untuk mendukung kegiatan konservasi. Pendekatan ini menawarkan peluang untuk menghubungkan perlindungan lingkungan dengan sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan.
Tekanan dari pasar internasional juga mulai memainkan peran. European Union Deforestation Regulation (EUDR) dirancang untuk memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar Uni Eropa tidak berkaitan dengan deforestasi. Indonesia merupakan pemasok lebih dari sepertiga impor minyak sawit Uni Eropa. Kebijakan tersebut dapat mendorong transparansi rantai pasok dan meningkatkan standar keberlanjutan produksi. Namun, tanggung jawab perlindungan hutan tidak boleh hanya dibebankan kepada pasar Eropa. China, India, Pakistan, dan pasar domestik Indonesia juga merupakan pembeli besar produk sawit sehingga perlu ikut mendorong praktik produksi yang lebih bertanggung jawab.
Persoalan hutan Indonesia bukan semata-mata pertentangan antara konservasi dan pembangunan. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengintegrasikan tiga kepentingan utama, yakni ekologi, sosial, dan ekonomi. Ketiganya tidak dapat dipisahkan, tetapi ekologi harus menjadi fondasi karena seluruh aktivitas ekonomi bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam.
Indonesia telah membuktikan bahwa laju deforestasi dapat diperlambat melalui penegakan hukum, perlindungan kawasan hutan, dan restorasi gambut. Namun, keberhasilan tersebut membutuhkan konsistensi kebijakan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan hutan mungkin menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi biaya ekologis dan sosialnya dapat jauh lebih besar.
Hutan bukan sekadar lahan yang dapat dikonversi menjadi perkebunan, tambang, atau proyek pembangunan. Hutan merupakan sistem perlindungan alami yang menjaga air, tanah, keanekaragaman hayati, dan stabilitas iklim. Ketika hutan hilang, masyarakat kehilangan perlindungan yang selama ini diberikan alam tanpa harus membayar. Karena itu, pertanyaan penting bagi Indonesia bukan hanya seberapa cepat ekonomi dapat tumbuh, tetapi juga berapa banyak kekayaan alam yang masih tersisa ketika pertumbuhan tersebut tercapai.
