(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,11 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Namun, hingga Oktober 2026, realisasi penggunaan anggaran tersebut baru mencapai Rp 1,17 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, anggaran penanganan karhutla tersebut tersebar di tujuh kementerian/lembaga (K/L), termasuk melalui Dana Siap Pakai yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan ini telah kita sediakan pagu Rp 5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp 1,17 triliun di dalam tujuh K/L, termasuk Dana Siap Pakai yang digunakan oleh BNPB,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana pada 2026. Peningkatan ini terutama berkaitan dengan upaya penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025.
Suahasil menjelaskan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50,84 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di wilayah Sumatera pada 2026.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 30 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, Rp 8,5 triliun lainnya disiapkan untuk mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana induk tersebut.
Alokasi anggaran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat penanganan risiko bencana di berbagai daerah.
