Jutaan Konten Negatif Diblokir, Komdigi Perkuat Perlindungan Masyarakat di Ruang Siber

0
239
Foto: Kemkomdigi

(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus mengintensifkan pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital dengan menindak jutaan konten yang dinilai ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat. Sejak 20 Oktober 2024 hingga 11 November 2026, pemerintah telah memutus akses terhadap 5.703.957 konten negatif yang tersebar di berbagai situs web dan platform media sosial.

Data statistik penanganan konten internet negatif Kemkomdigi menunjukkan, jumlah tersebut bertambah 2.296.228 konten dibandingkan posisi 10 Desember 2025 yang tercatat sebanyak 3.407.729 konten. Artinya, dalam kurun waktu 11 Desember 2025 hingga 11 November 2026, terdapat lebih dari 2,2 juta konten negatif yang berhasil ditindak.

Intensitas penindakan juga terlihat dalam perkembangan terbaru. Dalam kurun waktu sekitar satu bulan sejak awal Oktober 2026, Kemkomdigi telah menangani tambahan 385.375 konten bermasalah di internet.

Berdasarkan jenis medianya, sebanyak 4.887.279 konten ditindak melalui situs web, sedangkan 816.678 konten lainnya berasal dari berbagai platform media sosial. Judi online dan pornografi masih mendominasi kategori pelanggaran yang ditemukan. Khusus untuk konten pornografi, jumlah yang telah ditindak bahkan melampaui satu juta konten.

Penindakan Pembajakan Digital dan Ancaman Keamanan Siber

Selain menangani konten perjudian dan pornografi, pemerintah juga melakukan pemutusan akses terhadap 9.452 konten yang melanggar hak kekayaan intelektual (HKI). Langkah ini menjadi bagian dari perlindungan terhadap karya dan industri kreatif nasional yang selama ini menghadapi persoalan pembajakan digital.

Dalam peluncuran laporan riset Pembajakan Digital Indonesia 2026 di Jakarta, 5 November 2026, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Fauzan Zidni, mengungkapkan bahwa promosi konten bajakan melalui media sosial masih marak ditemukan dan berpotensi mengarahkan pengguna internet ke situs ilegal.

Berdasarkan hasil riset tersebut, sebanyak 61,14 persen responden mengaku menemukan promosi pembajakan setidaknya dua hingga tiga kali dalam seminggu.

“Sebanyak 61,14 persen responden menjumpai promosi pembajakan setidaknya dua hingga tiga kali seminggu. Kami mengimbau platform mencegah promosi tersebut untuk menjaga penghidupan pekerja kreatif, investasi produser, dan keberlanjutan streaming legal. Kami siap mendukung dengan bukti pemegang hak dan koordinasi pelaporan,” ujar Fauzan.

Ia menilai, pemberantasan situs maupun aplikasi penyedia konten ilegal memerlukan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemegang hak cipta, pemerintah melalui Kemkomdigi dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta perusahaan penyelenggara platform digital.

Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dilakukan dengan memblokir situs ilegal. Rantai distribusi dan promosi konten bajakan di media sosial juga perlu diawasi agar situs yang telah ditutup tidak kembali beroperasi menggunakan nama domain baru.

Selain menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik hak cipta dan pekerja industri kreatif, keberadaan situs ilegal juga dapat membahayakan pengguna internet. Sejumlah layanan tersebut berpotensi menjadi sarana promosi perjudian online maupun pintu masuk berbagai ancaman keamanan siber.

Penindakan di Platform Media Sosial Terus Meningkat

Data Kemkomdigi juga memperlihatkan peningkatan signifikan dalam penanganan konten negatif di berbagai platform media sosial. Hingga 11 November 2026, jumlah konten yang ditindak mencapai 816.678, meningkat dari 429.781 konten pada akhir 2025.

Meta, yang menaungi Facebook dan Instagram, menempati posisi teratas dengan 272.409 konten yang telah ditindak. Angka ini meningkat dibandingkan catatan akhir 2025 yang mencapai 156.034 konten.

Berikutnya, layanan berbagi berkas (file sharing) mencatat 231.944 konten yang ditindak, naik dari 148.462 konten. Sementara itu, penindakan terhadap konten pada platform X mencapai 138.237, dibandingkan 55.038 konten pada akhir 2025.

Pada ekosistem layanan Google, termasuk YouTube, jumlah konten yang ditangani mencapai 115.260, meningkat dari 50.092 konten. Adapun TikTok mencatat 41.468 konten yang ditindak, dibandingkan 10.065 konten pada periode sebelumnya.

Peningkatan angka penindakan tersebut mencerminkan semakin besarnya tantangan dalam menjaga keamanan dan kebersihan ruang digital. Karena itu, upaya pemberantasan konten ilegal membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah, penyedia platform, serta para pemegang hak kekayaan intelektual.

Melalui pengawasan yang lebih intensif dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah diharapkan dapat mempersempit peredaran konten ilegal, melindungi masyarakat dari berbagai risiko di internet, sekaligus menjaga keberlangsungan industri kreatif dan ekosistem digital nasional.